Gubernur Riau Sebut Atlet Menuntut Lebih Terkait Bonus PON

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Polemik belum cairnya bonus bagi atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau terus menjadi sorotan publik.

Gubernur Riau Abdul Wahid akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak pernah berniat mengabaikan hak para atlet.

Namun, dia menyebut bahwa tuntutan atlet saat ini berada di luar kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.

“Bonus atlet sudah kami bicarakan, dan memang kami sudah ada niat untuk membayarnya. Namun, kemampuan anggaran kami sangat terbatas. Dalam Perda itu ada rentang (range) nominal bonus. Kami ambil yang moderat, sementara atlet minta yang maksimal,” ujar Abdul Wahid, Sabtu (12/7).

Menurut Wahid, nominal bonus yang dituntut para atlet merujuk pada janji yang sempat disampaikan oleh mantan Pj Gubernur Riau Rahman Hadi.

Namun, dia menegaskan bahwa janji tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan daerah saat ini yang dinilai belum cukup untuk memenuhi permintaan atlet secara penuh. 

“Kami mau bayar, bukan tidak mau. Cuman mereka (atlet PON) menuntut lebih. Atlet Paralimpik bahkan sudah menerima dengan skema pemotongan,” jelasnya.

Cair Jika Ada Kesepakatan Lebih lanjut, Wahid menyampaikan bahwa kisaran nominal dalam Peraturan Daerah (Perda) berada di angka Rp 50 juta hingga Rp 200 juta per atlet.

Pemerintah telah memilih nilai tengah sebagai bentuk kompromi.

“Pertemuan sudah kami lakukan, dan hasilnya sesuai dengan kemampuan APBD yang saat ini baru bisa menutupi sekitar 45 persen dari tuntutan. Kalau para atlet sudah sepakat, pasti langsung kami cairkan,” tegas Gubernur. 

Pernyataan ini muncul setelah sejumlah atlet PON Riau mengeluhkan keterlambatan pencairan bonus mereka, bahkan beberapa di antaranya mengaku mendapat intimidasi seusai bersuara di media.

Sampai hari ini, belum ada titik terang kapan bonus tersebut benar-benar akan dibayarkan sepenuhnya.

Para atlet berharap Pemprov Riau bisa segera memenuhi janji, sementara pemerintah meminta pengertian terkait kondisi fiskal yang sedang sulit. (jp)