Menko Yusril Ihza Mahendra Beberkan Dampak Besar Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

KOTABOGOR.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Yusril menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah itu memiliki konsekuensi perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun MK memutuskan bahwa pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD dan kepala/wakil kepala daerah digelar dua tahun atau dua tahun dan enam bulan sejak pemilu nasional rampung.

Batas rampungnya pemilu nasional ditandai saat pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan presiden/wakil presiden terpilih.

"Ini persoalan besar karena Pasal 22 E UUD 45 menegaskan anggota DPRD itu dipilih rakyat lima tahun sekali. Kalau diperpanjang dua tahun hingga 2,5 tahun, dengan apa kita memperpanjangnya? Karena bertabrakan dengan UU," kata Yusril.

Untuk itu, Yusril berpendapat pembentukan tim internal pemerintah setelah putusan MK Nomor 135 tersebut sangat penting karena implikasi putusan itu sangat mendasar dan dampaknya sangat luas.

Dia mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Pol. (Purn) Budi Gunawan bersama dirinya terkait putusan itu.

Menurut Yusril, pemerintah harus satu pandangan, sehingga para menteri dan lembaga terkait harus menyamakan persepsi.

"Semuanya nanti lalu dilaporkan ke Presiden," ucapnya.

Yusril mengatakan masyarakat baru satu kali mengikuti pemilu serentak, yang juga diputuskan MK.

Namun, kali ini dengan putusan MK pula, rakyat harus mengikuti pemilu terpisah antara pusat dan daerah dengan jeda dua tahun sampai dengan dua tahun dan enam bulan.

Di sisi lain, dia menyebut bagi partai politik (parpol) hal itu juga tidak mudah, terutama dalam menyeleksi kader untuk pemilihan legislatif (pileg) pusat dan pileg daerah, yang tentu akan memakan biaya besar dan menyita waktu untuk persiapan kedua jenis pemilu itu.

Walakin, Yusril menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (binding), sehingga Pemerintah dan DPR harus melaksanakannya.

"Mulai memperbaharui UU Pemilu dan peraturan pelaksananya sampai penyediaan anggaran dan pelaksanaan pemilunya sendiri," kata Menko Yusril.