Perkuat Transparansi, Pemkab Lebong Penuhi Instruksi Presiden Pakai e-Katalog

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Kamis , 25 Jan 2024 - 02:13

Daftar: Tampak terlihat OPD Satpol PP sedang melalukan pendaftaran e-katalog di BPBJ sekda Lebong, Rabu 24 januari 2024.-(amri/rl)-

Pihaknya terus mendorong agar pelaku UMKM di Kabupaten Lebong untuk mendaftarkan usahanya pada e-katalog Pemkab Lebong.

Dirinya juga meminta agar OPD di lingkungan Pemkab Lebong untuk bersama-sama mendorong para pelaku UMKM mendaftar pada e-katalog. Bagi pelaku yang berniat mendaftarkan usahanya bisa langsung mendatangi BPBJ.

"Kami sudah menyiapkan petugas untuk membantu para pelaku usaha mendaftar di e-katalog lokal ini. Apalagi untuk mendaftar di e-katalog sendiri cukup mudah. Pelaku UMKM cukup membawa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi sebagai syaratnya," terangnya.

Penerapan e-katalog dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pihaknya sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM maupun OPD di lingkungan Pemkab Lebong di tahun 2023 lalu.

Dan ditahun 2024 ini, tambah Eldi, akan kembali melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM maupun OPD di lingkungan Pemkab Lebong.

Langkah ini diharapkan dapat membangkitkan geliat UMKM di Kabupaten Lebong agar dapat ambil bagian dalam transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-katalog.

"Kami sangat berharap para pelaku UMKM bisa memanfaatkan e-katalog dalam memasarkan barang maupun jasanya. Langkah ini kita berharap bisa untuk membangkitkan UMKM di Kabupaten Lebong," harapnya. (*)

perkuat transparansi, pemkab lebong penuhi instruksi presiden pakai e-katalog                            radarlebong.bacakoran.co - dalam rangka memperkuat transparansi akan belanja transaksi pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah.
pemerintah kabupaten (pemkab) lebong akan memenuhi instruksi
presiden rebuplik indonesia ir. joko widodo mengenai transaksi pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah diwajibkan menggunakan e-katalog.
penerapan belanja lewat e-katalog inipula sudah dianjurkan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) dan komisi pemberantasan korupsi (kpk) republik indonesia (ri). 
kabag pengadaan barang dan jasa setkab lebong, eldi satria, st, menjelaskan, meski belum ada sanksi yang memberatkan terkait penerapan belanja pengadaan barang dan jasa lewat e-katalog. 
baca juga: lsm dan ormas lebong wajib daftar ulang di kesbangpol
namun, apabila ada opd yang masih tetap melaksanakan transaksi belanja secara manual, mala kemungkinan untuk diperiksa lebih ketat oleh bpk. 
"dengan adanya anjuran tersebut kami berharap setiap opd dilingkungan pemkab lebong bisa berbelanja lewat e-katalog dan meminimalisir belanja secara manual," katanya
dan sejauh ini, terang eldi, sudah ada 27 etalase yang disiapkan oleh bagian pengadaan barang dan jasa pada e-katalog pemkab lebong.
dari jumlah itu, sudah tersedia sebanyak 1.594 produk yang berasal dari lebih kurang 100 penyedia atau pelaku usaha. 
meski demikian, sambungnya, jumlah penyedia yang terdaftar di e-katalog pemkab lebong tersebut masih didominasi oleh penyedia dari luar daerah.
perbandingannya 60 persen penyedia luar daerah dan 40 persen lainnya penyedia dari pelaku umkm di kabupaten lebong. 
untuk penyedia e-katalog yang berasal dari umkm lebong, sejauh ini paling banyak sekitar kurang lebih 40 penyedia, yaitu penyedia alat tulis kantor atau atk, bahan pokok dan sebagian ada yang bergerak dibidang percetakan dan lainnya.
"saat ini penyedia banyak dari luar daerah, misalnya bengkulu utara, kota bengkulu dan lainnya. karena mereka tinggal memberikan tanda cek map untuk bisa tampil di e-katalog pemkab lebong," jelasnya.
pihaknya terus mendorong agar pelaku umkm di kabupaten lebong untuk mendaftarkan usahanya pada e-katalog pemkab lebong.
dirinya juga meminta agar opd di lingkungan pemkab lebong untuk bersama-sama mendorong para pelaku umkm mendaftar pada e-katalog. bagi pelaku yang berniat mendaftarkan usahanya bisa langsung mendatangi bpbj. 
"kami sudah menyiapkan petugas untuk membantu para pelaku usaha mendaftar di e-katalog lokal ini. apalagi untuk mendaftar di e-katalog sendiri cukup mudah. pelaku umkm cukup membawa nomor induk berusaha (nib) dan nomor pokok wajib pajak (npwp) pribadi sebagai syaratnya," terangnya.
penerapan e-katalog dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pihaknya sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada para pelaku umkm maupun opd di lingkungan pemkab lebong di tahun 2023 lalu.
dan ditahun 2024 ini, tambah eldi, akan kembali melakukan sosialisasi kepada para pelaku umkm maupun opd di lingkungan pemkab lebong.
langkah ini diharapkan dapat membangkitkan geliat umkm di kabupaten lebong agar dapat ambil bagian dalam transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-katalog.
"kami sangat berharap para pelaku umkm bisa memanfaatkan e-katalog dalam memasarkan barang maupun jasanya. langkah ini kita berharap bisa untuk membangkitkan umkm di kabupaten lebong," harapnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Kamis 25 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan