APPA NTT Mengawal Kasus Kejahatan Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Sampai Tuntas

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 10 Jun 2025 - 22:47

Koordinator APPA NTT yang juga ketua Tim PKK NTT, Asti Laka Lena dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/6/2025).-foto :jpnn.com-

22. OMBUDSMAN RI

23. Komnas Disabilitas RI

24. KPAI

25. Komnas HAM

26. Dinas P3AP2KB NTT

27. Umbu Rudi Kabunang (Komisi XIII DPR RI)

28. Andreas Hugo Parera (Komisi XIII DPR RI)

29. Maruli Siahaan (Komisi XIII DPR RI).

appa ntt mengawal kasus kejahatan eks kapolres ngada akbp fajar sampai tuntas                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - proses penanganan hukum terhadap eks kapolres ngada akbp fajar widyadharma oleh polda ntt atas kasus kekerasan seksual terhadap empat perempuan — termasuk tiga anak di bawah umur, kini memasuki babak baru.
pada tanggal 3 juni 2025 lalu, fajar dipindahkan dari tahanan bareskrim mabes polri ke tahanan polda ntt.
terbaru, per hari ini, selasa, 10 juni 2025, fajar dilimpahkan dari kejati ntt ke kejari kupang untuk persiapan persidangan lebih lanjut.
langkah ini sebagai tindak lanjut pasca berkas acara pemeriksaan (bap) untuk dirinya dinyatakan lengkap (p21).
baca juga:prabowo dan gibran kompak kurban di jemaah surau qutubul amin
hal ini merupakan kemajuan yang baik dalam membuka keadilan bagi korban dan keluarga.
namun meskipun begitu, publik dan juga korban tentu menilai proses ini tidak cukup berarti.
sebab kasus ini sempat terkatung-katung dan cenderung tertutup dari pantauan publik.
aliansi perlindungan perempuan dan anak nusa tenggara timur (appa ntt) dan pendamping para korban menilai sampai saat ini, fajar pun tidak dijerat dengan uu tppo.
“padahal apa yang dilakukannya sudah terkualifikasi sebagai kejahatan tppo,” kata koordinator appa ntt yang juga ketua tim pkk ntt, asti laka lena dalam keterangan tertulis pada selasa (10/6/2025).
salah satu orang tua anak korban menyatakan, “kami hanya ingin dia (fajar, red) dihukum seberat-beratnya atau bila perlu hukuman mati. karena pelaku sebagai seorang aparat polisi apalagi seorang kapolres harus jadi pelindung, tetapi  tega merusak anak kami yang berusia 5 tahun. dia merusak masa depan anak kami. keluarga kami tidak menerima hal ini.”
senada dengan orang tua korban, veronika ata, sh. mh selaku pendamping korban menambahkan keluarga korban mengalami tekanan psikis yang berat.
“negara harus hadir tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban,” kata veronika ata.
penegakan hukum
koordinator appa ntt asti laka lena mengatakan kasus ini menunjukkan betapa rentannya perempuan dan anak-anak di ntt dari kejahatan seksual, bahkan oleh mereka yang seharusnya melindungi warga.
"negara harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu dan menggunakan pasal-pasal pidana yang berat kepada fajar, terutama pasal dalam uu tppo dan kejahatan transnasional,” ujar asti laka lena.
berdasarkan fakta penderitaan korban dan demi keadilan untuk kemanusiaan, kata asti, aliansi perlindungan perempuan dan anak nusa tenggara timur menyatakan:
1. mendukung penuh langkah polda dan kejati ntt dalam penanganan kasus ini secara indepnden, termasuk pelimpahan berkas yang telah dinyatakan lengkap (p21) pada 21 mei 2025 serta penambahan pasal-pasal pidana dalam bap yang memberatkan pemidanaan fajar sebagaimana tindak lanjut dari rekomendasi komisi iii dpr ri  dalam rdpu pada 22 mei 2025.
2. menuntut proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada korban dengan menggunakan pasal berlapis yang memberatkan fajar dalam dakwaan jaksa penuntut umum, antara lain: pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76e uu no. 17 tahun 2016 tentang penetapan perppu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g uu no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) uu no. 1 transaksi elektronik, serta pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 jo pasal 17 uu no. 21 tahun 2007 tentang tppo.
3. mendesak kejaksaan tinggi ntt untuk melakukan perhitungan restitusi bersama lpsk ri  dan memuatnya dalam nota tuntutan jaksa dan segera melakukan  penyitaan aset milik fajar untuk kepentingan sebaga jaminan untuk restitusi bagi para korban.
4. mendorong pengadilan untuk membuka akses pemantauan publik, termasuk bagi media dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan tidak ada intervensi dan bentuk perlindungan pelaku.
5. mendesak negara memberikan layanan pemulihan psikososial dan hukum kepada para korban dan keluarganya, serta memastikan mereka tidak mengalami tekanan dan intimidasi selama proses hukum berjalan.
untuk diketahui, sejumlah tokoh dan lembaga tercatat bagian dari appa ntt meliputi:
1.    tp pkk provinsi ntt
2.    rd. leo mali
3.    pdt. merry kolimon
4.    lawyer public _dike nomia
5.    fpd ntt - jakarta
6.    lbh apik ntt
7.    rumah perempuan kupang
8.    padma indonesia
9.    lpa ntt
10. truk-f
11. irgsc kupang
12. the catoc indonesia
13. j-ruk kupang
14. federasi apik
15. koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual terhadap anak
16. yayasan i.j. kasimo
17. rumah harapan gmit
18. saksi minor
19. kementerian pemberdayaan perempuan anak ri
20. komnas perempuan
21. lpsk ri
22. ombudsman ri
23. komnas disabilitas ri
24. kpai
25. komnas ham
26. dinas p3ap2kb ntt
27. umbu rudi kabunang (komisi xiii dpr ri)
28. andreas hugo parera (komisi xiii dpr ri)
29. maruli siahaan (komisi xiii dpr ri).

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lebong, Senin 16 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan