Pendaftaran Calon Kepsek: Guru PPPK Bingung soal Syarat Masa Kerja, Dirjen Nunuk Kasih Solusi

Reporter: |

Editor: |

Senin , 09 Jun 2025 - 22:34

Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Guru Penggerak (Dirjen GKTPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani.-foto: net-

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bingung dengan masih munculnya syarat masa kerja kerja 8 tahun di aplikasi pendaftaran calon kepala sekolah.

Persyaratan pengalaman kerja 8 tahun ini membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendaftaran calon kepala sekolah.

Ketua Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Kabupaten Bojonegoro Eka Yuliana mengungkapkan, banyak guru PPPK yang mencoba mendaftar, tetapi mental lantaran masa kerjanya sebagai ASN belum 8 tahun.

Padahal, Direktur jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani sudah menegaskan bahwa masa kerja 8 tahun ini dihitung sejak menjadi tenaga pendidik hingga saat ini.

"Ini di ruang GTK untuk PPPK masih merah karena masa kerja dari honorer tidak muncul. Munculnya hanya mulai terima SK dan NIP saja," kata Eka kepada JPNN, Senin (9/6).

Dia menambahkan, banyak guru bingung dengan sistem rekrutmen calon kepala sekolah yang ternyata masih tidak mengakomodasi PPPK.

Jika masa kerja 8 tahun dihitung sejak mengabdi sebagai honorer, lanjutnya, banyak guru PPPK bisa ikut mendaftar calon kepala sekolah.

"Saya honorer dari tahun 2005, tetapi masa kerja malah merah. Ini dialami teman-teman guru PPPK," ucapnya.

Eka mengatakan ada dua hal yang diminta guru PPPK kepada pemerintah.

Pertama, masa kerja 8 tahun dilihat dari SK awal dan terdata di dapodik awal.

Kedua, Pemda/Dinas Pendidikan setiap daerah diharapkan bisa mengakomodasi PPPK sebagai bakal calon kepala sekolah (BCKS) sesuai syarat di Permendikdasmen 7 Tahun 2025.

Merespons keresahan para guru PPPK ini, Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk Suryani memberikan solusi.

Prof Nunuk menyarankan para guru PPPK untuk menghubungi kepala sekolah (KS) dan minta surat pernyataan bahwa sudah mengajar sekian tahun sebagai guru.

Misalnya, menjadi guru honorer dan terdata di dapodik sejak 2005, sehingga masa kerjanya 20 tahun.

pendaftaran calon kepsek: guru pppk bingung soal syarat masa kerja, dirjen nunuk kasih solusi                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - sejumlah guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) bingung dengan masih munculnya syarat masa kerja kerja 8 tahun di aplikasi pendaftaran calon kepala sekolah.
persyaratan pengalaman kerja 8 tahun ini membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendaftaran calon kepala sekolah.
ketua forum komunikasi asn pppk (fokap) kabupaten bojonegoro eka yuliana mengungkapkan, banyak guru pppk yang mencoba mendaftar, tetapi mental lantaran masa kerjanya sebagai asn belum 8 tahun.
padahal, direktur jenderal guru tenaga kependidikan dan pendidikan guru (gtkpg) kemendikdasmen nunuk suryani sudah menegaskan bahwa masa kerja 8 tahun ini dihitung sejak menjadi tenaga pendidik hingga saat ini.
"ini di ruang gtk untuk pppk masih merah karena masa kerja dari honorer tidak muncul. munculnya hanya mulai terima sk dan nip saja," kata eka kepada jpnn, senin (9/6).
dia menambahkan, banyak guru bingung dengan sistem rekrutmen calon kepala sekolah yang ternyata masih tidak mengakomodasi pppk.
jika masa kerja 8 tahun dihitung sejak mengabdi sebagai honorer, lanjutnya, banyak guru pppk bisa ikut mendaftar calon kepala sekolah.
"saya honorer dari tahun 2005, tetapi masa kerja malah merah. ini dialami teman-teman guru pppk," ucapnya.
eka mengatakan ada dua hal yang diminta guru pppk kepada pemerintah.
pertama, masa kerja 8 tahun dilihat dari sk awal dan terdata di dapodik awal.
kedua, pemda/dinas pendidikan setiap daerah diharapkan bisa mengakomodasi pppk sebagai bakal calon kepala sekolah (bcks) sesuai syarat di permendikdasmen 7 tahun 2025.
merespons keresahan para guru pppk ini, dirjen gtkpg kemendikdasmen nunuk suryani memberikan solusi.
prof nunuk menyarankan para guru pppk untuk menghubungi kepala sekolah (ks) dan minta surat pernyataan bahwa sudah mengajar sekian tahun sebagai guru.
misalnya, menjadi guru honorer dan terdata di dapodik sejak 2005, sehingga masa kerjanya 20 tahun.
"bapak dan ibu guru pppk perlu surat pernyataan dari kepala sekolahnya yang menyatakan masa kerjanya, lalu diunggah di sistem," terang dirjen nunuk yang dihubungi jpnn.com secara terpisah.
dia menegaskan, persyaratan bcks sebagaimana yang tertuang dalam permendikdasmen 7 tahun 2025 sudah disosialisasikan kemendikdasmen kepada seluruh pemda melalui dinas pendidikan se-indonesia.
dengan demikian, dinas pendidikan seharusnya sudah memahami juga mengenai persyaratan calon ks terbuka untuk guru asn baik pns maupun pppk.
sebelumnya, dirjen nunuk menyampaikan, ada salah informasi yang diterima guru asn pppk soal permendikdasmen no. 7 tahun 2025. dalam permendikdasmen memang ada syarat minimal 8 tahun mengajar.
namun, syarat tersebut bukan dihitung sejak berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
"ini harus diluruskan ya. yang dimaksudkan mengajar 8 tahun itu, bukan dihitung saat dia menjadi pppk," kata dirjen nunuk dalam diskusi bersama forum wartawan pendidikan (fortadik) di jakarta, rabu (4/6).
permendikdasmen 7/2025 pasal 7 harus dipahami benar-benar karena tidak ada mensyaratkan guru pppk bekerja minimal 8 tahun, baru bisa mendaftar.
penghitungan masa kerja 8 tahun itu, lanjut dirjen nunuk, dihitung sejak menjadi guru, entah itu saat masih honorer hingga diangkat asn pppk.
dengan demikian, guru pppk baru pun dengan masa pengabdian minimal 8 tahun bisa mendaftar.
"hak guru pns dan pppk itu sama, apalagi banyak guru pppk yang diangkat usianya tidak muda lagi, sehingga secara pengalaman sudah memadai," terangnya.
dia mengungkapkan, sampai saat iini kebutuhan formasi kepsek sebanyak 50.971.
oleh karena itu, lahirnya permendikdasmen 7/2025 menjadi salah satu solusinya.
sebelumnya, ketua aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (asn pppk) guru provinsi riau eko wibowo alias ekowi mengungkapkan, ada informasi rekrutmen kepsek atau kepala sekolah dilaksanakan bulan ini, tepatnya menjelang tahun ajaran baru 2025-2026.
mereka berharap bisa berkompetisi dalam rekrutmen kepsek, apalagi banyak guru pppk yang menorehkan prestasi tidak kalah mentereng dibanding pns.
oleh karena itu, pemerintah pusat melalui menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu'ti diharapkan memberikan ruang bagi guru pppk se-indonesia khususnya provinsi riau menjadi kepsek.
"guru pppk memiliki kompetensi yang mumpuni selama mengelola manajemen sekolah dengan baik sehingga layak diangkat menjadi kepsek. jangan hanya pns melulu," ucapnya.
ekowi melanjutkan, pengangkatan kepsek sebaiknya dipermudah persyaratannya.
kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota sebaiknya memberikan keleluasaan bagi pppk untuk mengembangkan kariernya menjadi kepsek.
dia mengeklaim banyak guru pppk berlatar belakang pengalaman di bidang akademik, non-akademik, bahkan aktif di berbagai organisasi profesi guru, masyarakat, kepemudaan dan sosial.
"jadi, kemampuan guru pppk enggak kaleng-kaleng," cetus tokoh muda pendidikan riau ini lagi.
seiring kemajuan dunia, generasi gen-z tentu membutuhkan guru-guru yang memiliki kompetensi andal, inovatif dan kreatif mendidik anak berkarakter baik menuju indonesia emas 2045.
ekowi menambahkan, regulasi berupa permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 yang memberikan kesempatan sama kepada guru pppk maupun pns untuk menjadi kepala sekolah (kepsek) perlu ditegakkan implementasinya.
sebab, di lapangan masih banyak kepala daerah yang lebih memilih guru pns untuk ditempatkan di jabatan kepsek. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 10 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan