Honorer R2 & R3 Menuntut Pemerintah untuk Penyelesaian PPPK Penuh Waktu

Honorer R2 dan R3 menuntut pemerintah untuk penyelesaian PPPK Penuh Waktu tahun ini. Ilustrasi.-foto: net-

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Honorer R2 dan R3 menuntut pemerintah untuk penyelesaian PPPK penuh waktu. Tuntutan tersebut akan disampaikan ribuan honorer R2 dan R3 pada aksi jilid 3 di Jakarta, 10-11 Juni 2025.

Aksi kali ini lebih fokus pada penyelesaian honorer R2 dan R3 melalui instruksi presiden (Inpres) pengangkatan PPPK penuh waktu.

"Kami mendesak pemerintah menuntaskan masalah honorer R2 dan R3 dengan menerbitkan regulasi pengangkatan PPPK penuh waktu tahun ini," kata Ketua Umum Aliansi Gabung R2 dan R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, baru-baru ini.

Aksi ini ujarnya, merupakan lanjutan dari demo jilid 1 dan 2. Sampai saat ini sudah 3 ribu honorer R2 dan R3 yang siap mengepung Jakarta.

Faisol menegaskan honorer R2 dan R3 harus diselamatkan dahulu sebelum mengangkat pegawai non-ASN lainnya.

"Kami menuntut penyelesaian cepat, karena itu perlu diskresi presiden, mengingat batas waktu penyelesaian honorer hanya sampai tahun ini," tegasnya.

Guru honorer dari Jawa Timur ini optimistis massa aksi jilid 3 akan lebih banyak dibanding sebelumnya. Itu karena Aliansi memberikan kemudahan agar perwakilan dari berbagai daerah bisa datang.

Dia menyebutkan jumlah massa terbanyak dari wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah penopang Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu, daerah-daerah yang sebelumnya tidak ikut, kali ini ikut aksi jilid 3. Salah satunya Papua.

Faisol menyadari, akan ada upaya penggembosan dalam aksi jilid 3 nanti. Itu sebabnya mereka sudah menyiapkan berbagai antisipasinya.

"Upaya penggembosan saya rasa sudah biasa terjadi di setiap aksi besar, tetapi saya tidak mau berandai-andai. Kami tetap fokus dengan aksi kami dalam perjuangkan nasib honorer R2 dan R3 Indonesia," terangnya.

Dia pun mengimbau kepada seluruh honorer R2 dan R3 untuk mengawal data di masing-masing daerah. Ini sebagai antisipasi jika pemerintah pusat merespons positif tuntunan aksi jilid 3.

Jangan sampai muncul honorer bodong yang mengisi ruang-ruang kosong R2 dan R3 karena ada yang pensiun maupun meninggal.

"Berjuang di pusat dan daerah agar tuntutan Aliansi diangkat PPPK penuh waktu tercapai," pungkas Faisol. (jp)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan