Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bersifat Wajib, tetapi Aturan Tidak Menakutkan

Reporter: |

Editor: |

Minggu , 13 Apr 2025 - 22:13

Menangis saat ikut aksi unjuk rasa massa honorer K2 menuntut diangkat menjadi CPNS. Ilustrasi.-foto: net-

pengangkatan pppk paruh waktu bersifat wajib, tetapi aturan tidak menakutkan                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - para honorer kategori r2 dan r3 terus mempertanyakan kapan pengangkatan pppk paruh waktu akan dilakukan.
perlu diketahui, r2 ialah honorer k2 masuk database bkn yang ikut seleksi pppk 2024, tetapi tidak mendapatkan formasi.
adapun r3 ialah non-asn atau honorer yang sudah masuk database bkn, tetapi tidak kebagian formasi alias tidak lulus seleksi pppk 2024.
mekanisme pengangkatan honorer menjadi pppk paruh waktu diatur dalam kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025, yang menyatakan bahwa pengadaan pppk paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi asn 2024.
pada diktum kelima kepmenpanrb tertanggal 13 januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database bkn dengan ketentuan sebagai berikut:
1. telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
2. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
kepmenpanrb 16/2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database bkn menjadi pppk paruh waktu, yakni di diktum ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pejabat pembina kepegawaian (ppk) mengusulkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu kepada menparb berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima.
b. rincian kebutuhan pppk paruh waktu bagi non-asn sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh ppk.
c. menpanrb menetapkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu pada setiap instansi pemerintah.
d. rincian kebutuhan pppk paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
e. ppk mengusulkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn kepada kepala bkn paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan pppk paruh waktu dari menpanrb.
f. kepala bkn menetapkan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn.
g. penerbitan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh ppl paling lama 7 (tjuh) hari kerja sejak waktu penyampaian, dan
h. ppk menetapkan pengangkatan pppk paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kepmenpanrb 16 tahun 2025 juga mengatur mengenai masa perjanjian kerja pppk paruh waktu.
pada diktum ke-13 dinyatakan bahwa masa perjanjian kerja pppk paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi pppk.
mengenai jangka waktu bekerja dan jam kerja pppk paruh waktu ditetapkan oleh ppk, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan.
adapun terkait gaji pppk paruh waktu, tertuang dalam diktum ke-19 kepmenpanrb 16 tahun 2025 bahwa pppk paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-asn atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.
diktum ke-20 menyatakan, "sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
instansi wajib mengusulkan pengangkatan pppk paruh waktu
merujuk ketentuan pada diktum ke-7 kemenpanrb 16 tahun 2025 huruf (b), maka jelas bahwa usulan pengangkatan pppk paruh waktu wajib dilakukan.
“rincian kebutuhan pppk paruh waktu bagi non-asn sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh ppk,” demikian kalimat pada diktum ke-7 huruf (b).
beberapa waktu lalu, kepala badan kepegawaian negara (bkn) zudan arif fakrulloh juga sudah meminta instansi pusat dan daerah untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan pppk paruh waktu.
namun, instansi pemda tampaknya tidak antusias melakukan pengusulan.
ketum asosiasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja indonesia (ap3ki) nur baitih menilai, hal tersebut karena regulasi yang ada tidak mencantumkan sanksi bagi pemda yang tidak mengajukan usulan pengangkatan.
mestinya, kata bunda nur, pemda yang tidak mengajukan usulan pppk paruh waktu dari honorer r2/r3 harus disanksi.
tanpa sanksi tegas, kebijakan pemerintah pusat untuk menuntaskan honorer database bkn akan mandek.
menurut nur baitih, regulasi bertubi-tubi yang dikeluarkan pemerintah pusat mental di pemda. penyebabnya karena tidak ada sanksi tegas.
"maaf, maaf saja ya. kalau ada waktu paling terakhir, pemda pasti mengambil yang paling belakangan," kata nur baitih kepada jpnn, sabtu (12/4).
nur mencontohkan, kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan pppk 2024 pada maret 2026 justru karena ada ratusan pemda yang meminta penundaan.
bersyukur, presiden prabowo subianto mendengar suara protes keras yang disampaikan para honorer dan akhirnya kebijakan penundaan pengangkatan pppk 2024 dan cpns 2024 dibatalkan.
karena itu, menurut bunda nur, langkah pusat mendorong pemda agar segera mengajukan usulan pengangkatan pppk paruh waktu, harus disertai aturan yang tegas dan sanksi yang jelas.
"aturannya berupa surat edaran menpan-rb dan kepala bkn ke daerah-daerah agar segera memproses honorer r2/r3 untuk segera mengisi daftar riwayat hidup (drh) juga seperti pppk tahap 1," terang bunda nur, yang juga dewan pembina forum honorer k2 tenaga teknis dan administrasi indonesia.
apabila honorer r2/r4 sudah mengisi daftar riwayat hidup atau drh nip pppk dan sudah terkunci, kata nur baitih, maka status mereka aman. tidak bakal terancam kena phk atau diberhentikan.
dia menyarankan agar surat edaran tersebut dicantumkan juga dengan sanksi bagi pemda yang tidak mengusulkan pengangkatan pppk paruh waktu.
"sebaiknya ada sanksi agar pemda mau mengajukan. sudah banyak regulasi dibuat, tetapi pemda kan mengulur-ulur waktu terus," ucapnya.
sejatinya, surat kemendagri nomor 900.1.1/664/keuda dan kepmenpan-rb 16 tahun 2025 bisa jadi senjata honorer r2/r3 diangkat menjadi pppk paruh waktu.
namun, dua regulasi tersebut ternyata tidak ampuh mendesak pemerintah daerah untuk mengajukan usulan pengangkatan pppk paruh waktu dari honorer r2/r3 ke badan kepegawaian negara (bkn). (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Senin 14 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan