Meski Efisiensi Anggaran, Sekda Pastikan 2 Fasilitas Bupati & Wabup Harus Layak

Sekda Lebong H. Mustarani Abidin, SH, M.Si-foto :amri rakhmatullah/radarlebong-
RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Meski efisiensi anggaran, namun Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si, memastikan 2 fasilitas yakni fasilitas di rumah dinas dan fasilitas di ruang kerja baik Rumah Dinas (Rumdin) Bupati dan Wakil Bupati Lebong dalam kondisi layak.
Untuk itu, ia telah menginstruksikan Bagian Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lebong agar melakukan inventarisasi serta pendataan aset yang ada.
Menurut Mustarani, langkah ini bertujuan agar Bupati dan Wakil Bupati Lebong dapat bekerja dengan nyaman dan optimal dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa kondisi rumah dinas dan ruang kerja harus dipastikan dalam keadaan baik serta bebas dari kerusakan.
Baca Juga: Hari Pertama Bertugas, Wabup Bambang ASB Tunggu Sosok Penting Ini Sebelum Masuk Ruang Kerja
Dari informasi yang diterimanya, beberapa bagian rumah dinas dan ruang kerja mengalami kerusakan, termasuk kebocoran.
Oleh karena itu, aset yang ada harus didata ulang, termasuk menelusuri jika ada aset yang hilang atau dalam kondisi tidak layak.
“Kita perlu memastikan bahwa fasilitas untuk Bupati dan Wakil Bupati baru dalam keadaan baik. Jika ada aset yang sebelumnya tersedia namun kini tidak ada, maka harus ditelusuri agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Jangan sampai ada anggapan bahwa barang hilang akibat pejabat lama, padahal bisa jadi karena faktor lain, seperti kelalaian staf atau petugas penjaga,” jelas Mustarani.
Dalam upaya memenuhi fasilitas yang memadai, Pemkab Lebong juga mempertimbangkan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres).
Menurut Mustarani, ada peluang untuk melakukan pembenahan melalui struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
“Kebetulan saya tidak masuk dalam tim penyusun APBD 2025. Namun, berdasarkan Inpres, ada celah untuk meninjau kembali struktur anggaran. Selain efisiensi sebesar Rp71 miliar, kita juga harus melihat program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang belum tersentuh,” tambahnya.