Tersangka Dugaan Korupsi Rp 1,1 M Dinas PUPRP-Hub Belum Ditetapkan

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Lebong.

Penetapan tersangka dalam kasus ini masih menunggu hasil audit investigasi yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Kepala Kejari Lebong, Evi Hasibuan, SH, MH, melalui Kasi Pidsus Robby Rahditio Dharma, SH,
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lebong, Robby Rahditio Dharma, SH, MH, mengatakan bahwa proses penyidikan dugaan korupsi senilai Rp 1,1 miliar di dinas PUPR-Hub Lebong masih terus berlangsung.

"Kita tunggu dulu hasil audit selesai untuk penetapan tersangka," ujar Robby.

Baca Juga: Warga Menjerit Gas 3 Kilogram Langka, Bupati BU Keluarkan Arahan

Audit tersebut masih dalam tahap penjadwalan, tetapi pihaknya telah memastikan akan bekerja sama dengan BPKP Provinsi Bengkulu untuk menilai kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi ini.

Barang bukti yang telah diamankan dalam kasus ini antara lain dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang diduga fiktif serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait anggaran Rp 1,1 miliar yang digunakan dalam kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan.

Robby menegaskan bahwa indikasi korupsi dalam kasus ini sudah jelas, namun Kejari Lebong tetap berhati-hati dalam menetapkan tersangka.

"Indikasi korupsi sudah nyata, tapi kami harus menyelesaikan penyidikan sebelum mengambil langkah lebih lanjut," jelasnya.

Robby menambahkan dugaan korupsi ini berkaitan dengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk perbaikan ringan jalan dan jembatan, termasuk tebas bayang dan tambal sulam.

Namun, ditemukan adanya LPJ fiktif yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana.

"Yang jelas, kita akan meminta BPKP melakukan audit. Perkembangan terbarunya nanti kita akan kabarkan lagi," tutupnya.