Kajari BU Sorot TGR 29 Dewan Periode 2019-2024

BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pasca penggeledahan dan penyitaan berkas terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif DPRD Bengkulu Utara tahun 2023 lalu.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara sorot Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap 29 anggota DPRD Bengkulu Utara.

Hal ini dapat dilihat pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2024 atas pelaksanaan Anggaran pemerintah tahun 2023 lalu.

Ditemukan kelebihan pembayaran Rp 5,6 miliar dari perjalanan dinas selama satu tahun tersebut.

Baca Juga: Tanamkan Nasionalisme, Dandim 0423/BU Pimpin Upacara di SMKN 1 BU

Diketahui juga, perjalanan dinas tersebut adalah perjalanan dinas Anggota DPRD, Tenaga Harian Lepas hingga PNS di Sekretariat DPRD sepanjang 2023 lalu.

Dalam laporan pemeriksaan tersebut bukan hanya untuk PNS dan Tenaga Harian Lepas yang tercatat melakukan perjalanan dinas.

Namun juga ada 29 Anggota DPRD 2019-2024 yang juga masuk dalam daftar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atau wajib mengembalikan uang karena kelebihan pembayaran.

Dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, 29 Anggota DPRD periode 2010-2024 total harus mengembalikan uang Rp 1.405.323.400.

Namun sebagian Anggota DPRD tersebut sudah mulai mengembalikan dana sejak perkara ini mulai diusut oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

"Pengusutan ini bermula dari adanya LHP BPK yang menemukan kelebihan bayar Rp5,6 miliar. Sehingga kami melakukan pemeriksaan. Alhasil, dari 27 orang yang telah dimintai keterangan terkait dengan dugaan SPPD fiktif tersebut. Ditemukan, banyak sekali kejanggalan," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Ristu Darmawan, SH, MH.

Sejauh ini diakui Restu, statusnya perkara ini sudah sampai pada tahap penyidikan, sehingga dilakukan penggeledahan untuk mencari dokumen yang terkait dengan perjalanan dinas tahun 2023 tersebut.

Pihaknya juga sudah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit kerugian negara terkait dengan perjalanan dinas 2024 tersebut.

“Kita sudah melayangkan permintaan kepada BPKP, agar dilakukan audit kerugian negara. Mengingat, aspek kerugian negara ini sangat penting dalam penyidikan, nantinya semua yang terkait dengan perjalanan dinas tahun 2023 tersebut, akan kita undang untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” pungkasnya.