DPRD BU Dorong Eksekutif Segera Sosialisasikan Perda ke Masyarakat

BENGKULU UTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Saat ini tercatat di lembaga legislatif, sudah banyak sekali peraturan yang telah disahkan untuk menunjang pembangunan di Bengkulu Utara.

Untuk itu, DPRD Bengkulu Utara menegaskan kepada pihak lembaga eksekutif agar dapat memastikan realisasi anggaran dalam pembangunan di Bengkulu Utara harus tepat dan efisien. Terbaru pemerintah daerah juga mengesahkan tiga rancangan Peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Ketiga peraturan daerah tersebut adalah satu perda wajib tentang Perubahan Kelengkapan dan Susunan Perangkat Daerah. Dua Perda lagi adalah Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Perda tentang Penyelenggaraan Pesantren.

"Kami minta seluruh rancangan peraturan daerah yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah untuk segera dilakukan sosialisasi. Terutama peraturan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sosialisasi Peraturan daerah yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat juga mengetahui adanya perda tersebut,” ujar Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.IP.

BACA JUGA:Jalankan Fungsi Pengawasan, Komisi I DPRD BU Sidak Proyek Dinkes Mangkrak

Ia pun memaparkan, sebagai dasar hukum, setelah disahkan dan melewati masa sosialisasi, maka masyarakat dianggap mengetahui dan wajib mematuhi perda tersebut.

Sehingga ia berharap pemerintah daerah melalui jajaran hingga pemerintah desa ikut serta dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Perda yang juga sangat penting adalah Peraturan daerah yang berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah terutama yang terkait dengan pajak dan retribusi. Hampir setiap tahun ada perubahan peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Perubahan yang dilakukan  tersebut juga terkadang terkait dengan penambahan objek pajak maupun besarannya.

 

“Sehingga setelah disahkan Perda tersebut juga bisa maksimal dilaksanakan dan dipatuhi masyarakat. Perda seperti ini juga harus diketahui oleh objek pajak tersebut, sehingga mereka wajib pajak mengetahui kewajiban mereka tentang pajak termasuk sanksi yang bisa diberikan pemerintah.

Terlebih, Pemda Bengkulu Utara juga memiliki Satpol PP yang juga bertugas dalam penegakan peraturan daerah. Bengkulu Utara juga sudah memiliki peraturan daerah tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Hal ini juga dinilainya sangat penting diketahui masyarakat sehingga warga mengetahui titik-titik lahan yang masuk dalam Peraturan daerah tersebut.

Karena ini juga terkait dengan target pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan jumlah produksi pangan daerah, untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan,” tutupnya.(*)