Ratusan Massa dari Gerakan Arek Suroboyo Unjuk Rasa Adili Jokowi di Polda Jatim

SURABAYA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo menggelar aksi 'Adili Jokowi' di depan Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (7/2). 

Mereka kompak mengenakan pakaian serba hitam serta membawa atribut, seperti bendera dan spanduk yang bertuliskan ‘Adili Jokowi’, serta membawa poster berbunyi ‘Jokowi Masuk Finalis Pemimpin Terkorup versi OCCRP’. Massa aksi sempat membuat Jalan Ahmad Yani macet. 

Aparat kepolisian pun terlihat berjaga dan berusaha mengurai lalu lintas yang tersendat.

“Adili Jokowi! Adili Jokowi! Adili Jokowi!,” teriak massa aksi berulang kali.

Korlap aksi Yusa’ Firmansyah mengatakan tujuan aksi ini untuk menuntut pertanggungjawaban Presiden Ketujuh RI Joko Widodo atas berbagai dugaan pelanggaran hukum dan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

“Gagasan Nawacita untuk menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi hanya menjadi pepesan kosong. Penegakan hukum terkesan menjadi politik kekuasaan, seperti dalam hal pembungkaman kritik sipil dan media massa,” kata Yusa’ di sela aksi. 

Aksi itu juga menyoroti tindakan represif aparat dalam menghadapi masyarakat yang berbeda sikap dengan pemerintah. 

Dia menilai keamanan dan perlindungan bagi masyarakat menjadi semu dengan sikap represif aparat penegak hukum terhadap warga yang berbeda sikap dengan pemerintah.

“Sebaliknya, berbagai kasus lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi utang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian,” ujarnya. 

Massa aksi juga menuduh Jokowi lebih mengutamakan kepentingan ekonomi yang dinilai gagal karena tidak didukung oleh penegakan hukum yang kuat.

“Jokowi Presiden RI lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata juga gagal diwujudkan karena masalah hukum tidak terpenuhi terlebih dahulu. Misalnya, ambisi Jokowi menggenjot berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor, tetapi mengabaikan kepentingan publik atau keadilan yang lebih luas,” jelasnya. 

Dia menambahkan pembangunan infrastruktur di era Jokowi sering mengabaikan aspirasi masyarakat, menyebabkan berbagai konflik agraria.

“Konflik agraria terus meletus, dan banyak terjadi di area proyek strategis nasional (PSN), seperti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2),” ungkapnya. 

Dalam aksi tersebut, massa mendesak institusi Polri untuk bertindak profesional, independen, dan berani mengusut tuntas berbagai kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya.