Bawaslu Terima 1.500 Aduan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 03 Dec 2024 - 22:36

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengungkapkan per 1 Desember 2024 pihaknya sudah menerima hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.-foto :jpnn.com-

bawaslu terima 1.500 aduan dugaan pelanggaran pilkada 2024                            radarlebong.bacakoran.co- anggota badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri lolly suhenty mengungkapkan per 1 desember 2024 pihaknya sudah menerima hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
hal ini disampaikan lolly saat media gathering dengan tema evaluasi pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di kabupaten bintan, kepulauan riau, selasa (3/12).
"angka penanganan pelanggaran di bawaslu itu sudah banyak. per 1 desember saja, hampir 1.500 dari sisi laporannya saja," kata lolly. 
dia menyebutkan angka tersebut menunjukkan banyaknya upaya melanggar aturan meski sudah dilakukan pencegahan.
baca juga:prabowo optimistis indonesia tidak lagi mengimpor beras pada 2025
namun, menurutnya, secara umum pelaksanaan pilkada 2024 berjalan dengan baik. sejauh ini, lolly melihat nyaris tidak ada kerusuhan yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada 2024. 
"kalau kerusuhan kemarin di puncak jaya, ceritanya berbeda ya," lanjutnya. lolly menjelaskan papua memiliki karakteristik tersendiri sehingga cara pandang terhadap kondisi di bumi cendrawasih itu tidak boleh disamakan dengan cara pandang peristiwa yang lain.
"di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kami menyatakan bahwa secara garis besar pilkada itu berjalan dengan baik," tuturnya. 
lolly juga menilai kinerja badan ad hoc saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 lebih baik daripada pemilihan umum (pemilu) 2024, berdasarkan rendahnya rekomendasi pemungutan suara ulang (psu).
baca juga:harga tiket pesawat diturunkan 10%, airlangga: dorong sektor pariwisata 
badan ad hoc pilkada sendiri terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps), kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga petugas ketertiban di tps.
dia mencontohkan di sulawesi selatan, pada pemilu 2024, bawaslu memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang (psu) di 69 tps.
namun, pada pilkada 2024, pihaknya memberikan rekomendasi psu di 13 tps sulawesi selatan.
selain sulawesi selatan, lolly juga menyoroti rekomendasi psu yang diberikan oleh bawaslu kepada papua ketika pemilu 2024.
"papua itu sangat tinggi, kalau saya tidak keliru, 90 lebih yang direkomendasikan (psu). namun, hari ini papua hanya 36," kata lolly.
berdasarkan data sebaran tersebut, lolly menyimpulkan bahwa rekomendasi terhadap psu, penghitungan surat suara ulang (pssu), pemungutan suara lanjutan (psl), maupun pemungutan suara susulan (pss) mengalami penurunan pada pilkada 2024 jika dibandingkan dengan pemilu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan