Kemendagri Ambil Alih Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Lebong-Bengkulu Utara

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Kamis , 22 Aug 2024 - 23:13

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mahmud Siam, SP., MM.-foto :amri rakhmatullah/radarlebong-

kemendagri ambil alih penyelesaian sengketa tapal batas lebong-bengkulu utara                            lebong.radarlebong.bacakoran.co - tim dari kementerian dalam negeri (kemendagri) tiba secara mendadak di kabupaten lebong pada rabu, 21 agustus 2024.
kunjungan ini dilakukan untuk membahas penyelesaian sengketa tapal batas antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara.
tim kemendagri yang didampingi oleh biro hukum sekretariat daerah (setda) pemerintah provinsi bengkulu disambut di rumah dinas bupati lebong, kelurahan tanjung agung, kecamatan tubei.
setibanya di lokasi, tim kemendagri langsung menggelar rapat tertutup bersama pemerintah kabupaten lebong dan biro hukum setda pemprov bengkulu.
baca juga:pelantikan dewan terpilih, tamu dan undangan dibatasi
rapat yang dimulai pukul 10.00 wib tersebut berlangsung hingga sore hari, sekitar pukul 16.00 wib.
penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) lebong, mahmud siam, sp., mm., dalam keterangannya pada kamis, 22 agustus 2024, membenarkan bahwa rapat tersebut memang digelar secara tertutup.
menurut mahmud, rapat tersebut bertujuan untuk membahas penyelesaian sengketa tapal batas antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara.
"rapat kita laksanakan di ruang rapat rumah dinas bupati," ujarnya.
baca juga:polres gelar apel pasukan operasi mantap praja nala
mahmud mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat, penyelesaian sengketa tapal batas ini akan diambil alih oleh kemendagri.
“hasil rapat bersama ini memutuskan bahwa penanganan tapal batas akan diambil alih dan dipandu oleh kementerian dalam negeri,” jelasnya.
sebelumnya, menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian telah mengirim surat perintah kepada pemerintah kabupaten lebong.
surat tersebut berisi instruksi untuk mencabut gugatan terkait tapal batas yang diajukan oleh pemkab lebong ke mahkamah konstitusi (mk).
“kita semua tahu bahwa mendagri telah mengeluarkan perintah untuk mencabut gugatan di mk, dan kabupaten lebong selalu taat terhadap undang-undang serta instruksi pimpinan,” tambah mahmud.
bupati lebong, kopli ansori, s.sos., juga menegaskan bahwa kemendagri akan mengambil alih penyelesaian sengketa tapal batas ini.
menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi pemkab lebong dengan kemendagri terkait surat perintah pencabutan gugatan yang telah dilayangkan ke mk.
"beberapa hari ini kami masih berkoordinasi dengan kemendagri. mereka menjamin akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tapal batas ini," ujar kopli.
namun, menanggapi surat perintah pencabutan gugatan di mk, kopli menyatakan bahwa pihaknya masih menelaah surat tersebut. meski begitu, ia menegaskan bahwa pemkab lebong akan tetap patuh pada perintah mendagri.
“dalam hal ini, kami harus benar-benar mencermati asas manfaat dari perintah mendagri, terutama terkait penyelesaian sengketa tapal batas ini,” terang kopli.
putusan sela persidangan gugatan di mk sebelumnya memerintahkan agar kabupaten lebong dan bengkulu utara duduk bersama mencari solusi atas masalah tapal batas ini.
sayangnya, pihak bengkulu utara tidak membuka ruang diskusi lebih lanjut, membuat situasi semakin rumit.
"sayangnya, pihak bengkulu utara tidak memberikan ruang untuk berdiskusi kembali," pungkasnya.
sebagai informasi, kemendagri telah mengeluarkan surat nomor 100.4.11./3537/sj yang ditandatangani oleh mendagri, muhammad tito karnavian.
surat ini berisi perintah kepada bupati lebong untuk mencabut permohonan pengujian materiil undang-undang nomor 28 tahun 1959 terkait pembentukan daerah tingkat ii di sumatera selatan.
perintah ini harus dilaksanakan dalam waktu 7 hari sejak surat diterima.