RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lebong selama tiga tahun terakhir, yakni dari 12,03 persen pada 2022, menjadi 11,15 persen pada 2023, dan terus menurun menjadi 10,45 persen pada tahun 2024.
Penurunan sebesar 1,58 persen ini menjadi indikasi positif bahwa upaya pengentasan kemiskinan mulai menunjukkan hasil.
Namun, di sisi lain, data penerima bantuan sosial (bansos) menunjukkan angka yang cukup kontras. Jumlah keluarga penerima bansos di Kabupaten Lebong mencapai 22.164 kepala keluarga (KK), dengan total penduduk yang tercakup sebanyak 68.808 jiwa. Jumlah ini mewakili lebih dari setengah dari total populasi Kabupaten Lebong yang mencapai sekitar 116 ribu jiwa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebong, Ahmad Ghozali, menjelaskan bahwa keluarga penerima bansos tersebut dikategorikan dalam lima desil, dari desil 1 hingga desil 5, yang merupakan pengelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:Pastikan Data Berkualitas dan Akurat, BPS Gandeng OPD Pemkab Lebong
"Bansos yang disalurkan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)," ujar Ghozali.
Lebih rinci, keluarga di desil 1 hingga 4 dapat menerima salah satu bentuk bantuan, yaitu PKH atau bantuan sembako, sementara keluarga di desil 5 hanya berhak menerima PBI-JK. Hal ini menunjukkan bahwa program bansos didistribusikan secara bertingkat sesuai kebutuhan dan kriteria keluarga kurang mampu.
Fenomena penurunan angka kemiskinan yang berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah penerima bansos ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Menurut Ghozali, hal ini mengindikasikan masih adanya keluarga yang hidup di bawah garis kesejahteraan, walaupun secara statistik angka kemiskinan mengalami penurunan.
"Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas program bantuan sosial serta program pemberdayaan masyarakat agar dampak pengentasan kemiskinan dapat dirasakan lebih luas," tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memperbaiki data dan metode pengukuran kemiskinan agar lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini penting agar kebijakan sosial yang diambil tepat sasaran dan dapat mengurangi kesenjangan sosial secara signifikan di Kabupaten Lebong.
"Dengan data ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait dapat terus ditingkatkan demi mencapai kesejahteraan yang merata dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Lebong," tutupnya.