BENGKULU.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu resmi menghentikan seluruh program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari konsolidasi besar untuk menyukseskan Program Bantu Rakyat, yang menjadi prioritas utama Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Rosjonsyah Mian hingga 2026.
Wakil Gubernur Mian menegaskan, seluruh OPD harus mampu melahirkan program konkret, inovatif, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
"Setiap OPD wajib menciptakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Jangan hanya bergerak di tempat," tegas Mian, Sabtu (26/7/2025).
Baca Juga: Warga Diminta Lapor Jika Ada Pungli di Desa dan Kelurahan
Kebijakan ini diambil menyusul evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program kerja OPD. Hasil evaluasi menunjukkan banyak kegiatan masih bersifat administratif dan jauh dari kebutuhan publik.
Pemprov kini mengalihkan fokus pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Menurut Mian, Program Bantu Rakyat hadir sebagai jawaban atas lambannya pelayanan publik dan belum meratanya bantuan sosial di daerah.
Ia juga meminta setiap OPD segera menyusun proposal program yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain memaksimalkan potensi internal, Pemprov Bengkulu juga mendorong birokrasi untuk memanfaatkan kedekatan Gubernur dengan pemerintah pusat guna mengakses anggaran strategis.
Mian mengingatkan, tidak boleh ada lagi OPD yang stagnan dan hanya menyerap anggaran tanpa hasil nyata.
“OPD harus adaptif, kreatif, dan responsif terhadap persoalan di lapangan. Ini bukan sekadar janji politik, tapi arah pembangunan daerah yang harus dituntaskan,” katanya.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, juga menegaskan akan mengendalikan bahkan menghentikan sementara kegiatan yang tidak mendesak dan tidak berdampak bagi masyarakat.
“Kami khawatir program prioritas gubernur terganggu kalau OPD masih berjalan tanpa arah. Sekretariat Daerah akan turun langsung mengawasi dan mengevaluasi,” ujar Herwan.
Langkah ini sekaligus menjadi tes awal kinerja kepala OPD, terutama bagi mereka yang belum menunjukkan inovasi atau capaian signifikan.