Pemerintah telah menetapkan target penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan sinergi ini menjadi bukti konkret bahwa BULOG dan TNI berperan aktif menjaga akses pangan bagi masyarakat.
"Melalui penyaluran Banpang dan beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah, kami memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas secara merata dan terjangkau,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Di Makodam III/Siliwangi, Banpang disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) Kecamatan Sumur Bandung yang diwakilkan oleh PBP di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Merdeka (74 PBP), Kelurahan Babakan Ciamis (207 PBP), dan Kelurahan Braga (211 PBP).
Setiap PBP menerima total 20 kg beras gratis untuk dua alokasi, masing-masing 10 kg untuk Juni dan Juli 2025.
Khusus untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 3.462.037 keluarga dengan total volume beras sebesar 69.240.740 kg.
BULOG memastikan penyaluran dilakukan dengan sistematis, terencana, dan akuntabel melalui mekanisme digital dan pengawasan langsung.
Bersamaan dengan itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) turut digelar dengan menjajakan berbagai macam bahan pangan dengan harga yang terjangkau, termasuk penjualan beras SPHP dengan harga Rp 12 ribu per kilogram atau Rp 60 ribu per kemasan 5 kg.
Pembelian dibatasi maksimal dua kemasan per konsumen. Mekanisme ini diterapkan agar beras SPHP dapat dijangkau oleh masyarakat lebih merata, tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan kembali secara ilegal.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kodam III/Siliwangi juga diramaikan oleh pelaku UMKM binaan Kodam, serta dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Disperindag Provinsi, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
Berbagai produk pangan lokal dijual dengan harga terjangkau untuk membantu masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan lebih mudah.
Direktur Utama BULOG juga menyampaikan apresiasi kepada para petani Indonesia.
Dia menegaskan keberhasilan menjaga pasokan nasional tidak lepas dari peningkatan produktivitas pertanian.
“Kami mencatat banyak daerah sudah bisa panen hingga tiga sampai empat kali setahun. Ini menjadi pilar penting dalam menjaga stok nasional dan mewujudkan swasembada pangan,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.
Dalam rangka menjamin ketepatan sasaran penyaluran, seluruh proses bantuan pangan menggunakan aplikasi Banpangan. Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Sementara untuk pendistribusian beras SPHP, seluruh pengecer wajib mendaftar melalui aplikasi Klik SPHP, dan diverifikasi oleh Dinas yang membidangi pangan di wilayah masing-masing.