Mengutip Martin Buber, ia mengajak semua untuk melihat anak disabilitas bukan sebagai “It”, melainkan “Thou” — subjek utuh yang harus dihormati dan diakui martabatnya.
Lalu, apa selanjutnya peran negara? Kita memahami sudah banyak langkah negara kita dalam hal ini. Namun, kita juga merasakan dibutuhkannya peran afirmasi bukan sekadar regulasi. Negara punya peran moral untuk menjamin keadilan sosial bagi warganya paling rentan.
Sebagiamana juga ditegaskan dalam UUD tnetang hak-hak warga negara. Afirmasi bagi anak berkebutuhan khusus bukanlah soal iba, tapi keharusan etik.
Pemerintah harus hadir dalam bentuk kebijakan, di antaranya adalah pertama mendukung dan mendorong kampanye publik.
Disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan keberagaman kondisi manusia. Perlu kampanye edukasi sejak dini. Sekolah-sekolah melakukan perubahan persepsi.
Kedua, dukungan infrastruktur yang ramah disabilitas seperti lift, toilet, trotoar yang rata, penyediaan informasi dalam format yang mudah diakses seperti huruf Braile, audio, dan bahasa isyarat.
Ketiga, dorongan empati, pendidikan inklusif dan berkualitas untuk mobilitas sosial anak-anak dalam memperoleh kesempatan sama untuk belajar.
Keempat, peluang kerja dan kemandirian ekonomi, penyediaan pelatihan dan ruang berdedikasi dengan keterampilan yang dimiliki.
Kesempatan kerja setara (misalnya dengan kuota wajib perusahaan) yang semua itu dapat menjadi langkah penting untuk menuju kemandirian bagi disabilitas.
Dunia kerja harus terbuka bagi Anak Berkebutuhan Khusus, bukan sekadar menerima, tapi mengakui potensi mereka.
’’Kita paham bahwa berbagai hal telah dilakukan pemerintah, namun masih terus membutuhkan kebijakan afirmasinya untuk secara nyata ber-aktualisasi di lapangan,’’ kata Siti.
’’ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) bukan kelemahan, tapi keberagaman manusia, baik secara fisik, mental, emosional, maupun cara belajar,’’ kata Siti.
Siti menutup dengan pesan mendalam: ’’Keikhlasan adalah benih. Keberterimaan adalah tanah. Cinta adalah air. Bersama, mereka menumbuhkan kehidupan.’’
Diskusi ini bukan sekadar refleksi atas film, tetapi juga panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia yang inklusif, di mana setiap jiwa diberi ruang untuk tumbuh—dengan caranya sendiri. (jp)