Apalagi jika melihat rekam jejak Prabowo, ia terkenal sebagai sosok yang tegas terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat.
Sebelumnya Presiden Prabowo juga sudah menunjukkan komitmen dalam memberantas berbagai masalah seperti korupsi penyalahgunaan wewenang.
Dengan begitu, bisa saja pinjol yang melanggar aturan menjadi perhatian Presiden Prabowo.
Tentu tidak semua pinjol itu akan diblokir hanya sebagian saja karena tidak semua Fintech Peer to Peer (P2P) lending itu merugikan.
Terdapat pinjol yang memberikan manfaat bagi masyarakat seperti membantu pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan.
Pinjol yang merugikan masyarakat biasanya adalah pinjol ilegal atau tidak terdaftar OJK.
Jika benar ada pemblokiran kemungkinan besar yang ditargetkan di awal itu adalah pinjol ilegal, atau pinjol yang tidak sesuai dengan aturan OJK.
OJK juga telah memberikan sanksi kepada beberapa pinjol yang melanggar aturan.
Dari data-data yang ada OJK menyebutkan bahwa belasan pinjol itu telah diberi sanksi tapi tidak dibeberkan namanya.
Sehingga membuat masyarakat sulit mengetahui pinjol yang telah melanggar aturan.
Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati sebelum menggunakan layanan pinjol.
Pastikan juga pinjol yang digunakan terdaftar OJK atau memiliki reputasi yang baik.
Penting juga mencari informasi yang valid, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, dan mencari referensi dari OJK.
Anda juga perlu memastikan data yang valid bukan sekedar opini.
Diajak masyarakat untuk selalu mencari referensi sebelum mempercayai sebuah informasi.
Apalagi jika informasi tersebut belum jelas sumbernya. Jadi jangan langsung percaya atau terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar.