JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Panji Prasetyo selaku kuasa hukum 29 musikus membenarkan adanya pengajuan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Panji menilai pengajuan permohonan uji materiil (judicial review) UUHC ke MK menjadi langkah paling tepat membereskan permasalahan hak cipta. Terutama, terkait izin untuk membawakan lagu yang berlisensi dan royalti penampilan (performing rights).
"Menurut saya paling benar ke MK, karena ruang publik sudah gaduh, enggak terarah, isinya agitasi semua, banyak misinformasi,” kata Panji saat ditemui di kantornya, kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).
Panji menuturkan terdapat lima pasal dalam UUHC yang diajukan 29 musikus dalam permohonan judicial review (JR) ke MK.
Adapun pasal-pasal di UUHC yang diajukan untuk dilakukan uji meteriil, yakni Pasal 9 Ayat (3), Pasal 23 Ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 Ayat (1), dan Pasal 113 Ayat (2).
Dia menjelaskan pihaknya mengusulkan adanya penjelasan tambahan pada lima pasal tersebut, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman para pelaku industri musik.
“Jadi, Undang-Undang ini sudah benar secara prinsip, tetapi yang masalah mungkin sistematikanya atau wordings-nya (pilihan katanya), sehingga orang bisa menafsirkan macam-macam," tuturnya.
"Jadi, kalau itu diatur lebih benar dengan bahasa yang lebih tepat, mungkin enggak ada masalah lagi, mungkin enggak ada penafsiran liar lagi," imbuh Panji.
Menurut Panji, langkah Ariel NOAH dan kawan-kawan tersebut sebagai upaya meminta kepastian hukum, guna mengurangi konflik lanjutan terkait hak cipta. Panji memastikan 29 musikus yang mengajukan permohonan uji materiel siap menerima apapun putusan MK.
“Nanti kalau hakim MK memutuskan, kalau ini memang harus izin langsung, kita jalankan, kok," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, 29 musikus yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang tercatat dalam APPP nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 tersebut didaftarkan sejak 7 Maret 2025. (jp)