Dia menilai beberapa pasal, termasuk Pasal 8 Ayat 5, sangat problematik.
“Kalau KPK atau Polri ingin memproses seorang jaksa, harus ada persetujuan Jaksa Agung. Ini berarti, seorang jaksa yang melanggar hukum berpotensi dilindungi oleh sistem yang ada,” ucapnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pria kelahiran Jambi itu menyerukan perlunya revisi Undang-Undang Kejaksaan secara mendalam.
Dia menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di tubuh Kejaksaan.
“Revisi undang-undang ini harus menjadi prioritas untuk melindungi keadilan dan kepentingan publik,” tambah Ferry. (jp)
Kategori :