SERANG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Seluruh honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, yang tidak mendapatkan formasi alias gagal seleksi PPPK 2024 tahap 1 menuntut diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Pj Sekda Pemkab Serang Rudy Suhartanto mengatakan, pengangkatan honorer menjadi PPPK Penuh Waktu harus mempertimbangkan kemampuan anggaran pemda.
Rudy Suhartanto mengungkapkan, jika seluruh honorer di Kabupaten Serang diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka membutuhkan anggaran setidaknya Rp335 miliar per tahun.
"Di Kabupaten Serang itu kurang lebih ada 6.300 honorer. Jika semuanya masuk PPPK penuh waktu tentu tidak akan cukup. Makanya sekarang ini kita (Pemkab Serang) lagi mengatur ritme keuangannya kemudian nanti menyesuaikan dengan kondisi kemampuan fiskal kita, mudah-mudahan kita bisa stabilkan di 2025 ini, nanti menyongsong 2026," kata Rudy Suhartanto, di Serang, Rabu (15/1).
Dia berharap para honorer bisa memahami bahwa kebijakan pengangkatan baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu ada di pemerintah pusat, yakni KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Model rekrutmennya pun oleh pemerintah pusat, berbagai macam aturan yang dikeluarkan juga, kita tinggal ngikutin dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya sistem penganggaran," katanya.
Terkait dengan tuntutan untuk peningkatan gaji pada 2025 ini, Rudy memastikan hal itu tidak dapat direalisasikan.
Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang sudah ditetapkan.
"Jelas tidak bisa karena sudah dikunci, harusnya usulan ini kemarin saat proses penyusunan anggaran 2025,” ujarnya.
Mengenai honorer yang tidak lulus seleksi PPPK tahap 1 yang sebanyak 4.000 lebih, secara otomatis mereka akan diakomodir menjadi PPPK paruh waktu.
“Mereka menjadi PPPK paruh waktu, tinggal nanti dibuatkan SK-nya saja. Nanti kriterianya ditentukan oleh Kemenpan RB,” ujarnya .
Rudy mengatakan kekuatan keuangan daerah tidak mampu jika harus langsung dilakukan pengangkatan seluruh honorer menjadi PPPK penuh waktu di tahun ini.
“Di tahun 2026 itu kita mampu mengangkat 1.000 honorer. Karena yang dihitung seleksi sekarang itu untuk pengangkatan penuh waktu 2026. Tapi kalau nanti ada kemungkinan Kementerian Keuangan membuka slot belanja pegawai bisa lebih 30 persen, kuota itu akan bertambah tergantung dari kebijakan keuangan Pemerintah Pusatnya," pungkas Rudy. (jp)
Kategori :