LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Inspektorat Kabupaten Lebong memastikan temuan indikasi penyelewengan Dana Desa tahun 2024 di 63 desa telah diselesaikan sepenuhnya.
Temuan tersebut mayoritas berupa ketidaklengkapan administrasi, seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang belum sesuai aturan.
Kepala Inspektorat Kabupaten Lebong, Nurmanhuri, SE, M.Si menyampaikan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel.
"Hingga awal 2025, temuan di 63 desa sudah dituntaskan 100 persen. Namun, kami tetap memberikan catatan evaluasi kepada desa-desa tersebut sebagai langkah pencegahan ke depannya," ujar Nurmanhuri.
BACA JUGA:Kuota PTSL Meningkat, Target 1.900 Bidang Tanah Bersertifikat
Dari total 93 desa di Kabupaten Lebong, pemeriksaan tahun lalu menemukan indikasi penyimpangan, termasuk temuan material di belasan desa. Desa-desa yang menjadi temuan diminta segera menyelesaikan administrasi yang kurang agar tidak menjadi masalah di masa mendatang.
"Selain ketidaklengkapan administrasi, kami juga menemukan indikasi temuan material.
Seluruh temuan tersebut sudah diselesaikan dengan baik," tambahnya.
Inspektorat juga menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti sampai di sini. Tahun ini, pemeriksaan terhadap 63 desa akan kembali dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap penggunaan Dana Desa. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi penggunaan anggaran dan penyelesaian proses administrasi.
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah di Lebong Baru Tahap Pendataan
Pihak Inspektorat telah melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi ini kepada Bupati Kopli Ansori. Rekomendasi yang disampaikan meliputi pendampingan administrasi di setiap desa agar pengelolaan Dana Desa lebih tertib dan sesuai aturan.
"Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, mencegah penyimpangan, dan memastikan manfaat Dana Desa dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Nurmanhuri.