JAKARTA – Eks Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Ajun, mengungkap fakta bahwa banyak rekannya yang tidak terakomodasi pada seleksi PPPK 2023.
Antara lain karena memang tidak bisa ikut mendaftar seleksi PPPK 2023. Sebagian lagi ikut tes, tetapi tidak lulus.
Meski diakui, banyak juga yang lulus seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2023.
Ajun mendeteksi mengenai penyebab utama banyak honorer K2, terutama tenaga teknis administrasi, gagal menjadi PPPK formasi tahun ini.
Menurutnya, penyebabnya ialah instansi tempat honorer K2 mengabdi tidak membuka formasi, atau kuota terbatas.
Ajun mengaku cukup banyak menerima laporan, rekannya honorer K2 tidak bisa ikut tes karena tempatnya bekerja tidak ada formasinya.
Ajun mencontohkan honorer K2 yang bekerja di rumah sakit, terpaksa mendaftar di dinas pemadam kebakaran (damkar).
"Itu karena kuota terbatas akhirnya tidak kebagian kuota dan hanya bisa memeriahkan tes saja," kata Ajun kepada JPNN.com, Kamis (28/12).
Mengapa Dinas Damkar menjadi alternatif untuk mendaftar?
Ajun mengatakan, karena hanya Dinas Damkar yang membuka formasi untuk honorer K2 tenaga teknis administrasi.
Konsekuensinya, mereka harus berebut formasi dengan honorer di damkar, sehingga banyak yang tidak terakomodasi.
"Miris sekali melihat kawan-kawan K2 menelan pil pahit terus. Formasi tidak ada, kuota sedikit, sedangkan usia tidak muda lagi, bahkan mau masuk pensiun," ucapnya.
Kisah Nety, Honorer K2 Sudah 19 Tahun Mengabdi
Ajun kembali mengungkapkan kisah rekannya, Nety Lindyia, honorer K2 tenaga teknis di salah satu kelurahan di Kabupaten Ponorogo.
Nety sudah 19 tahun mengabdi dan tiga kali ikut tes CAT, tetapi selalu gagal untuk mengubah status dirinya dari honorer jadi PPPK.
"Banyak honorer K2 yang bernasib sama seperti Nety. Berkali-kali ikut tes PPPK, selalu gagal karena formasinya sedikit,” kata Ajun.
“Tahun ini perankingan tetap gagal, karena kuotanya tidak sebanding dengan jumlah honorer K2," imbuhnya.
Ragu Desember 2024 Masalah Honorer Tuntas
Ajun mengungkapkan, ada juga rekannya yang melapor tidak bisa ikut seleksi, padahal sudah mengabdi 23 tahun.
Masih banyaknya masalah seputar pengangkatan honorer jadi PPPK, membuat Ajun ragu tenggat waktu penuntasan masalah non-ASN Desember 2024 mendatang bisa tercapai.
Dia mengatakan bukan tidak mungkin penyelesaian honorer ini akan molor, mengingat kondisi keuangan yang cekak.
"Honorer yang sudah lulus PPPK saja masih banyak yang belum diangkat. Yang sudah diangkat pun gajinya belum diberikan. Yang diberi gajinya pun tidak utuh alias dipotong beberapa bulan," kata Ajun.
Ajun makin merasa sedih bila mengingat banyak honorer K2 yang usianya sudah masuk masa pensiun pada 2024.
"Ini honorer K2 banyak yang sudah masuk usia pensiun. Kalaupun diangkat menjadi PPPK mereka tidak bisa menikmatinya lebih lama," kata Ajun.
Ajun terang-terangan menilai pemerintah tidak konsisten dalam membuat kebijakan.
Menurutnya, pemerintah tidak melihat fakta di lapangan dalam merancang kebijakan pengangkatan honorer jadi PPPK. (jp)
Kategori :