JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Perseteruan hukum antara Mitora Pte. Ltd dengan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP) yang pemiliknya adalah keluarga Cendana masih terus bergulir.
Teranyar, Kuasa hukum Mitora Pte. Ltd., OC Kaligis, menyatakan keberatan keras atas putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam kasus sengketa antara Mitora dan YPBP, yang diputuskan dengan nomor perkara 47013/II/ARB-BANI/2024.
Kaligis menyebut bahwa putusan tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakprofesionalan, tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dalam arbitrase.
“Putusan ini sarat dengan kelemahan logis dan hukum. BANI, yang seharusnya berperan sebagai lembaga arbitrase yang netral dan independen, justru menunjukkan sikap yang cenderung berat sebelah.
BACA JUGA:Kombes Aris Ungkap Alasan Aipda Robig Tembak Siswa SMK Hingga Tewas, Ternyata
Fakta-fakta yang kami ajukan diabaikan, sementara argumen dari pihak lawan diterima mentah-mentah tanpa verifikasi mendalam,” tegas Kaligis dalam keterangannya.
OC Kaligis menambahkan bahwa, Mitora telah resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BANI tersebut.
Putusan yang dibuat oleh Majelis Arbitrase BANi tidak hanya menunjukkan ketidakprofesionalan, tetapi juga mengkhianati prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar setiap proses arbitrase.
“Majelis Arbitrase menyatakan bahwa Mitora melakukan wanprestasi, padahal bukti-bukti menunjukkan Mitora telah beritikad baik dan melaksanakan tanggung jawabnya sejauh mungkin dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Akta Notaris 2014," kata OC Kaligis.
BACA JUGA:Prabowo Optimistis Indonesia tidak Lagi Mengimpor Beras pada 2025
Sengketa ini berawal dari Perjanjian Kerja Sama antara Mitora Pte. Ltd. dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 April 2014.
Mitora telah menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian, termasuk menyusun master plan, melakukan presentasi proyek, dan mendanai operasional selama periode tertentu.
Namun, Yayasan gagal memenuhi kewajiban hukum yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.
Hal ini mencakup penyerahan dokumen penting, dukungan teknis di lapangan, dan penandatanganan perjanjian lanjutan. Akibatnya, pembangunan tidak dapat dimulai dan proyek menjadi terhambat.
"Yaa, sebenarnya pelaksanaan kerjasama yang tidak bisa dilaksanakan karena pihak Yayasan yang tidak mau membentuk PT bersama, itu adalah kewajiban Yayasan seharusnya, tetapi tidak dilaksanakan," ujar OC Kaligis.