OC Kaligis menegaskan bahwa putusan BANI dalam perkara ini menunjukkan kelemahan sistemik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga arbitrase.
“Jika BANI tidak segera melakukan reformasi untuk menjamin integritas dan profesionalisme, maka lembaga ini berisiko kehilangan legitimasi di mata para pencari keadilan,” ujar Kaligis.
“Kami menolak mentah-mentah putusan ini dan akan terus memperjuangkan hak Mitora hingga keadilan ditegakkan. Ini bukan hanya soal kasus Mitora, tetapi juga soal prinsip hukum yang harus ditegakkan oleh lembaga arbitrase seperti BANI,” pungkas Kaligis.
Disisi lain, Executive Assistant Director Mitora, Deny Ade Putera, menjelaskan bahwa Mitora akan terus melakukan upaya hukum berdasarkan fakta-fakta yang jelas dan ikatan hukum yang kuat, seperti Akta Notaris tahun 2014 beserta bukti lainnya.
"Kami berharap pemerintah dapat turut memperhatikan peristiwa ini, mengingat adanya berbagai kejanggalan dalam proses peradilan arbitrase yang dijalani oleh Mitora."
"Fakta-fakta yang kami sampaikan terkait Pengakuan Kewajiban Yayasan kepada Mitora melalui Berita Acara, Surat Pernyataan, dan Surat Tugas, serta dokumen-dokumen lainnya, justru menunjukkan itikad baik kami untuk mengelola secara profesional dan menjadikan museum bernilai tinggi, namun hasilnya kami di dzolimi seperti ini," ujar Deny.