RADARLEBONG.BACAKORAN.CO-Ribuan massa aksi berbagai elemen masyarakat menggeruduk Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Ribuan massa yang terdiri dari Ormas Laskar Merah Putih (LMP), Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan Gerakan Rakyat Proletar (Gerap) mendesak agar pencalonan Hakim Agung Sunarto sebagai calon ketua MA dapat ditolak jika meloloskan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming.
"Kami menyerukan penolakan atas pencalonan hakim Sunarto sebagai calon Ketua MA karena menjadi beking untuk meloloskan PK Mardani H Maming,” kata Koordinator Lapangan Gerap Amri dalam orasinya.
Amri menyatakan MA wajib independen dalam memutuskan PK yang diajukan Mardani Maming.
BACA JUGA:Mensos Gus Ipul Terima Penghargaan Jer Basuki Mawa Bea Emas dari Pemprov Jatim
Pasalnya, kata dia, terdapat dugaan adanya intervensi Ketua Majelis Hakim MA yaitu Sunarto terhadap PK Mardani Maming.
"Dalam prosesnya hukum dan keadilan di Indonesia bisa rusak apabila para majelis Hakim MA tidak independen untuk mengambil keputusan. Maka, Sunarto tidak layak dan harus diusut serta dicopot karena terima suap,” lanjutnya.
Amri menegaskan saat ini Mardani Maming sudah tiga kalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik dari tingkat pengadilan pertama hingga kasasi.
Menurut Amri, dengan kondisi itu sudah sepatutnya peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming dapat dihentikan.
BACA JUGA:Jenazah Cagub Maluku Utara Benny Laos akan Dikebumikan di Jakarta
"Kenapa PK Mardani Maming sangat dipaksakan oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Sunarto? Apakah ada barter antara Hakim Sunarto dengan Mardani Maming? Jika PK Mardani Maming sukses diloloskan maka Hakim Sunarto mendapat hadiah sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA),” tandas Amri.
Sementara itu, Ketua Umum Laskar Merah Putih Ade Erfil Manurung menagih keberanian dari calon ketua MA Sunarto untuk menolak PK Mardani H Maming.
"Mendesak Majelis Hakim PK (calon Ketua MA Sunarto) untuk menolak PK Mardani H Maming,” kata Ade Erfil Manurung.
Dia juga mendesak MA untuk menguatkan putusan kasasi atas nama terdakwa Mardani H Maming tersebut.
MA saat itu menolak kasasi dan menghukum Mardani H Maming harus membayar uang pengganti Rp110,6 miliar subsider 4 tahun penjara.