JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai belum ada presiden di Indonesia yang bersikap tegas melawan korupsi atau zero tolerance.
Padahal keseriusan ini dibutuhkan dan berhasil diterapkan sejumlah negara seperti Singapura serta Hongkong.
“Belum ada pimpinan negara yang berani men-declare zero tolerance terhadap korupsi. Dengan kekuasaan memerintahkan seluruh aparat untuk memerangi korupsi, kita belum pernah punya pimpinan seperti itu,” kata Alexander dalam sebuah acara di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/9).
Alexander menyebut sekarang pejabat justru tak lagi takut melakukan praktik lancung.
BACA JUGA:Bea Cukai Semarang Gagalkan Pengiriman 5,8 Juta Rokok Ilegal, 2 Orang jadi Tersangka
"Korupsi di indonesia itu risikonya rendah. Berbeda dengan investasi yang high risk, korupsi itu risiko rendah kemungkinan mendapat keuntungan yang besar tinggi,” ujarnya.
Tidak tegasnya sikap pemerintah inilah yang membuat indeks persepsi korupsi (IPK) terus menurun, kata Alexander. Padahal, Indonesia harusnya belajar dari negara lain seperti Singapura ataupun Hong Kong.
Dua negara itu, sambung dia, bisa terbebas dari korupsi karena menerapkan prinsip zero tolerance.
“Kami agak kesulitan bagaimana kami bisa membuat korupsi itu risikonya tinggi. Itu yang dilakukan Singapura dan Hong Kong,” tegasnya.
Di negara tersebut, aparat ASN di sana yang memungut minta sesuatu atau menerapkan pungli enggak ada yang menindak, rendah.
Begitu ada CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau, Singapura) dan ICAC (Independent Commisstion Againt Corruption, Hong Kong), negara bertindak tegas.