RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Komisi II DPR RI menyoroti gaya hidup anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yang disebutnya bergaya hidup mewah dan hedon. Sorotan ini datang dari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, baru-baru ini.
“Ketika mendengar cerita anggota dewan yang lain, ini ada penyesalan bagi saya. Karena menurut saya, anggaran yang kami perjuangkan itu membuat gaya hidup bapak, ibu, menjadi mewah semuanya,” kata Ahmad Doli Kurnia saat rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.
Ahmad Doli Kurnia lalu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan penggunaan anggaran Pemilu 2024. Termasuk penggunaan anggaran Pemilu 2024 seperti rumah dinas dan apartemen maupun penggunaan pesawat jet pribadi.
Menurut Doli Kurnia, penggunaan jet pribadi oleh KPU untuk alasan apapun adalah hal yang kurang pantas. “Private jet. Saya tadi tidak menduga, tetapi ternyata laporannya benar ada, diakui memakai uang APBN,” ucap Doli.
Baca Juga: Rapper Jepang-Palestina Meningkatkan Kesadaran Melalui ‘Gerakan Boikot’ ‘Israel’
“Karena buat masyarakat Indonesia yang sekian ratus juta itu, naik private jet itu bukan sesuatu yang biasa,” sambung Doli.
Selain soal pesawat jet pribadi, Komisi II juga menyinggung potensi pemborosan anggaran oleh KPU periode 2022-2027 terkait sewa apartemen bagi pimpinan KPU RI. Padahal, para komisioner sudah mendapatkan fasilitas rumah dinas.
Dugaan pemborosan lain oleh KPU adalah fasilitas mobil dinas yang mencapai dua unit serta rencana pertemuan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Jakarta. Padahal, PPLN sudah dibubarkan seiring berakhirnya tahapan Pemilu 2024.
Selain itu, ia turut mempertanyakan KPU RI yang membuat dua film untuk Pemilu 2024, yakni “Kejarlah Janji” dan “Tepatilah Janji”.
“Coba jelaskan sama kami apa background film itu dibuat dan output-nya apa? Seingat saya membuat film itu minimal Rp10 miliar. Sekarang sudah ada dua film. Bayangkan, dua film KPU buat dalam periode ini,” ucapnya.
Doli pun meminta penjelasan dari KPU RI terkait dengan siapa saja penonton hingga alasan pembuatan dua film tersebut.
“Apakah itu bagian dari sosialisasi? Kalau sosialisasi, sejauh mana efeknya terhadap apa? Terhadap partisipasi publik? Pemahaman publik tentang pemilu atau apa?” tanya Doli.
Sementara itu, Direktur Democracy And Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati berpendapat, kritik itu mengindikasikan bahwa KPU tidak menggunakan anggaran dari negara sebagaimana mestinya.
“Harusnya KPU memiliki rasa malu ya karena itu juga yang selama ini menjadi keresahan masyarakat sipil,” kata Neni dikutip Media Indonesia, Rabu (11/9/2024).
Menurutnya, KPU periode 2022-2027 memang terlalu banyak menghamburkan anggaran untuk menggelar kegiatan, termasuk acara yang diselenggarakan di hotel bintang lima. Mestinya, KPU RI dapat menjadi contoh jajaran di daerah.
Neni juga berpendapat, gaya hidup mewah pimpinan KPU RI adalah hal miris di tengah masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap hari.
“Gaya hidup mewah ini mencerminkan bahwa kpu rezim saat ini mengalami transformasi yang cenderung mengedepankankan penampilan dan gaya dibandingkan dengan komitmen, integritas dan kinerja,” terangnya.
Jika KPU tak mengevaluasi penggunaan anggaran, Neni menyebut sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ambil peran melakukan penyelidikan guna membongkar kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, misalnya penggunaan pesawat jet pribadi untuk kegiatan distribusi logistik Pemilu 2024.
“Saya justru khawatir kalau semakin dibiarkan, ini akan berdampak pada legitimasi lembaga KPU,” pungkasnya. (net)