RADARLEBONG.BACAKORAN.CO- Temukan informasi terkini mengenai gangguan pada layanan e-meterai yang mempengaruhi pendaftaran CPNS 2024.
Baca tanggapan resmi dari Peruri, Pos Indonesia, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai kendala yang terjadi dan solusi yang tersedia.
Sejak Selasa, 3 September 2024, media sosial dipenuhi dengan keluhan dari pelamar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 mengenai gangguan pada layanan pembelian e-meterai.
Keluhan tersebut mencakup berbagai masalah, termasuk gangguan pada website e-meterai Peruri, serta situs resmi lainnya seperti SkillAcademy.com dan Matrai.id.
BACA JUGA:Link E-Meterai Error di Hari-hari Terakhir Penutupan CPNS 2024, DJP Beri Solusi
Bahkan, pada Rabu, 4 September 2024, masalah tersebut juga terjadi di gerai Kantor Pos Indonesia, di mana pelamar melaporkan tidak hanya gangguan teknis pada website e-meterai, tetapi juga habisnya stok e-meterai.
Kendala pada Pembelian E-Meterai dan Proses Pendaftaran
Para pelamar CPNS juga menghadapi masalah terkait proses pembubuhan e-meterai yang lambat dan kuota e-meterai yang tidak bertambah meskipun sudah melakukan pembayaran.
Hal ini menjadi masalah signifikan karena pelamar diharuskan mengunggah dokumen pendaftaran CPNS yang telah dibubuhi e-meterai sebelum batas waktu pendaftaran yang ditetapkan, yaitu Jumat, 6 September 2024.
BACA JUGA:Daftar Distributor E-Meterai Resmi Peruri untuk CPNS 2024
Menanggapi keluhan tersebut, Peruri melalui akun Instagram resminya menyampaikan bahwa gangguan pada website disebabkan oleh peningkatan traffic yang signifikan.
Untuk mengatasi masalah ini, Peruri menerapkan sistem antrian guna menjaga performa layanan.
Sementara itu, Tata Sugiarta dari PT Pos Indonesia mengonfirmasi bahwa Pos Indonesia juga mengalami kendala sistem terkait e-meterai dari Peruri,
dan saat ini hanya dapat menunggu informasi lebih lanjut dari Peruri tanpa kepastian kapan layanan akan kembali normal.
Di sisi lain, terkait pertanyaan apakah masa pendaftaran CPNS 2024 akan diperpanjang, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Vino di Totama, mengungkapkan bahwa hingga saat ini BKN belum mendapatkan arahan untuk memperpanjang masa pendaftaran.