DPRD BU Dukung Kerjasama Penyajian Data dengan BPS

Penandatanganan dukungan DPRD BU terhadap pendataan BPS.-(fendi/rl)-

BENGKULU UTARA - Pentingnya data valid bagi pemerintah merupakan hal yang patut dilaksanakan di seluruh kabupaten se Indonesia. Tidak luput untuk Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara, mendukung penuh kerjasama penyajian data bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana, saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) rutin melakukan pendataan segala profil masyarakat hingga ke desa-desa.

"Untuk melaksanakan pendataan ini, dukungan pemerintah hingga tingkat desa sangat penting. Pasalnya tidak sedikit masyarakat yang khawatir dan belum memahami sepenuhnya terkait dengan tugas-tugas pendataan yang dilakukan oleh tim dari BPS. Bahkan kerap masyarakat menyampaikan data tidak yang sebenarnya pada petugas pendataan BPS. Sehingga data yang dihasilkan menjadi tidak valid," ungkap Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH.

Menurut Sonti, data sangat penting, sebab akan dijadikan dasar dalam penerapan aturan dan kebijakan pemerintah. Terutama untuk pembangunan, baik di tingkatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Jika Pemkab BU sangat mendukung pendataan yang dilakukan oleh BPS, sejatinya pemerintah ikut mensosialisasikan pada seluruh masyarakat dan kepala desa untuk menerima dan menyampaikan data yang sebenarnya pada petugas pendataan.

Baca Juga: Progres 70 Persen, 28 Desember Target Program BSRS PB Tuntas

“Karena data yang valid itu sangat penting. Masyarakat tidak perlu menghindari pendataan apalagi sampai menyampaikan data yang tidak sebenarnya. Pemkab dan DPRD BU terus bekerjasama dengan BPS dalam hal pendataan yang dilakukan oleh BPS. Bahkan Pemkab dan DPRD BU juga mendukung dengan meminta seluruh camat dan kades untuk mendampingi petugas pendataan yang turun ke desa-desa agar masyarakat bisa menyajikan data yang sebenarnya. Karena dari hasil pendataan BPS tersebut diserahkan pada pemerintah. Dan data-data tersebut terus kita bahas sebagai arah kebijakan," bebernya.

Lebih jauh ditambahkan oleh Sonti Bakara, ia mendukung BPS untuk terus memperluas pendataan dan sampel pendataan sehingga lebih valid lagi. Sehingga memang seluruh kebijakan pemerintah terdapat basis data yang memang tepat dan diterbitkan oleh BPS sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pendataan. Dengan dukungan dari Pemkab dan DPRD saat ini pendataan yang dilakukan oleh BPS bisa lebih mudah. Karena masyarakat sudah mendapatkan pemahaman dengan  tugas-tugas pendataan yang dilakukan BPS dan kebutuhan data tersebut. Saat pendataan berjalan, Pemkab dan DPRD BU terus berkoordinasi dengan BPS Bengkulu Utara memastikan tidak ada kendala dalam pendataan.

“Setiap ada pendataan yang dilakukan BPS, kita langsung berkoordinasi dengan camat dan kades. Tujuannya dampingi petugas, berikan penjelasan pada masyarakat. Jika memang ada kendala di lapangan dalam pendataan maka akan kita segera koordinasikan dengan camat dan kepala desa masing-masing," tambahnya.  

Sejauh ini, penegasannya analisis data yang yang dilakukan oleh BPS sangat penting karena benar-benar menggambarkan kondisi daerah semua sektor. Sehingga, bukan hanya masyarakat BU, namun masyarakat luar juga bisa melihat gambaran profile BU dari data yang disajikan oleh BPS tersebut. Salah satu yang menjadi data yang terus menjadi pantauan pemerintah adalah jumlah pendapatan masyarakat. Hal ini terkait dengan angka kemiskinan dan mengukur pendapatan masyarakat di setiap wilayah. Ini sangat penting karena pemerintah bisa melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar dampaknya bisa lebih dirasakan masyarakat. Ia juga berterimakasih pada desa dan kecamatan yang sudah mendukung pendataan tersebut sesuai dengan arahan Pemda dan DPRD. Bahkan, BPS bersama Bupati dan DPRD juga memberikan penghargaan pada desa-desa yang sudah mendukung dan berstatus terbaik dalam pendataan yang digelar BPS tersebut.

“Sehingga kejujuran masyarakat saat diwawancara oleh petugas BOS sangat penting. Terutama yang terkait dengan program-program pemerintah. Kita juga meminta BPS terus memperluas audit yang dilakukan sehingga semakin banyak profile BU yang benar-benar tergambar dalam data dan angka yang benar-benar terukur," demikian Sonti. (aer/prw)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan