BPN Lebong Mediasi Polemik Saling Klaim Lahan, Ini Hasilnya

Mediasi: BPN Kabupaten Lebong saat melakukan mediasi sengketa lahan antara Pemkab Lebong dengan Yayasan Lebong Rahma Center, Kamis (30/11).-(amri/rl)-

LEBONG - Sesuai jadwal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong. Kamis (30/11), melakukan mediasi menyusul polemik saling klaim lahan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dan Yayasan Lebong Rahma Center.

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat untuk turun ke lapangan bersama-sama guna memeriksa lahan yang menjadi objek sengketa.

"Kedua belah pihak setuju untuk bersama-sama turun ke lapangan yang akan difasilitasi oleh BPN Lebong," kata Kasi Pengendalian dan Penanganan Sangketa BPN Lebong,Adi Fahriadi Ritonga, SH.

Baca Juga: Dewan Dukung Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar

Lanjut Adi, pada saat kesempatan turun ke lapangan, BPN Lebong akan memeriksa data sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Hal ini melibatkan pengambilan keterangan dari saksi yang mengetahui sejarah lahan tersebut, seperti mantan kepala desa pada periode tersebut dan warga yang memiliki lahan berbatasan dengan lahan yang disengketakan.

"Data yang diperoleh dari lapangan akan dikonfrontir dengan data BPN untuk mendukung penyelesaian sengketa ini," tambah Adi.

Sementara itu,Penasehat Yayasan Lebong Rahma Center,  Deri Aryantoni, ST, menegaskan harapannya agar BPN Lebong dapat menunjukkan dokumen warkah sertifikat hak milik atas nama Teguh Raharjo Eko Purwoto serta sertifikat hak pakai pemkab lebong. Mediasi ini juga mencakup pengecekan lahan secara langsung dan plotting berdasarkan sertifikat masing-masing pihak, serta pendengaran keterangan saksi yang berbatasan dengan tanah yayasan.

Terpisah,Kabid Aset BKD Lebong,  Gundala, SE, menyatakan kesiapan Pemkab Lebong untuk turun ke lapangan bersama-sama. Waktunya akan ditentukan oleh BPN sesuai dengan jadwal yang diagendakan.

Diketahui, sebelumnya, pada 20 November 2023, Deri Aryantoni, ST, selaku penasehat Yayasan Lebong Rahma Center, melaporkan dugaan penyerobotan tanah oleh Pemkab Lebong ke BPN Lebong. Konflik lahan ini bermula dari pemasangan tanda aset oleh Pemkab Lebong, yang didasarkan pada sertifikat BPN Lebong tahun 2009, sementara yayasan mengklaim lahan sebagai milik pribadi sesuai dengan sertifikat Nomor SHM 00577 yang dimiliki oleh Teguh Raharjo Eko Purwoto. (bye)

Tag
Share