Prioritaskan PPPK Paruh Waktu Database BKN, Ada Gelagat Jual Beli Kursi Full Time

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - PPPK paruh waktu dari honorer database BKN merapatkan barisan untuk mengawal alih status mereka menjadi ASN PPPK penuh waktu.

Ada kekhawatiran dari para honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu, proses peralihan akan diwarnai nepotisme.

PPPK paruh waktu database BKN yang seharusnya jadi prioritas untuk ditingkatkan statusnya menjadi full time bisa tergeser oleh oknum yang berani membayar.

"Sesuai laporan bahwa sudah ada gelagat jual beli kursi PPPK full time, makanya kami merapatkan barisan untuk mengawal peralihan status paruh waktu ke penuh waktu," kata Ketua Umum Aliansi R2-R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN.com, Senin (3/11).

Dia menegaskan, agenda Aliansi R2-R3 ke depan ialah melakukan konsolidasi untuk mengawal peralihan status PPPK paruh waktu ke full time.

Pemerintah, ujarnya, tidak boleh lepas tangan terkait proses transisi ini.

Jika pemerintah tidak tegas dalam membuat regulasi, maka sama saja pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini membiarkan nepotisme tumbuh subur di daerah-daerah.

"Bahkan bisa saja ini akan terjadi jual beli untuk memperebutkan ke penuh waktu," ucapnya.

Dia berharap pemerintah segera mengambil sikap untuk menyelesaikan terlebih dahulu PPPK paruh waktu yang terdata dalam database BKN. Jika tidak pemerintah sama saja mengacak-acak database BKN.

"Itu akan melukai hati rekan-rekan yang telah mengabdi lama dan berpotensi akan terjadi gesekan sesama honorer di daerah," ucapnya.

Faisol mengingatkan misi pemerintah untuk menyelesaikan honorer database menjadi ASN PPPK.

Oleh karena itu, pemerintah jangan sampai mengingkari misi tersebut hanya karena untuk menyelamatkan PPPK paruh waktu non-database BKN.

"Kalau non-database BKN lebih diprioritaskan dialihkan ke penuh waktu akan terjadi suasana tidak kondusif. Pemerintah juga akan dinilai melanggar aturan perundang-undangan," pungkasnya. (jp)