Tuntaskan Janji Politik, Pilkades Serentak 66 Desa di Lebong Digelar 2026

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Tarik ulur perhelatan Pilkades di 66 desa wilayah Kabupaten Lebong tampaknya mulai menemui titik terang. 

Yangmana, diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2026.

Langkah ini diambil untuk menuntaskan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lebong dalam mewujudkan kepemimpinan desa yang definitif, demokratis, dan sah secara hukum.

Saat ini, dari total 93 desa yang ada di Kabupaten Lebong, sebanyak 66 desa masih dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa. Artinya, hanya 27 desa yang memiliki kepala desa definitif.

Kondisi ini dinilai tidak ideal karena Pjs Kades memiliki kewenangan terbatas, dan tidak memiliki legitimasi politik langsung dari masyarakat.

Baca Juga: Pengajuan DD ADD Tahap II Macet, Kadis PMD Ungkap Penyebabnya

Oleh karena itu, Pilkades 2026 menjadi agenda penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Lebong.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Lebong, Syarifudin, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa proses pelaksanaan Pilkades membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang.

Setidaknya, kata dia, diperlukan waktu minimal enam bulan untuk menyiapkan seluruh tahapan Pilkades secara menyeluruh dan tepat waktu.

"Mulai dari pembentukan panitia Pilkades, penyusunan regulasi teknis, hingga verifikasi data pemilih dan pengadaan logistik, semua butuh proses yang tidak sebentar," ujar Syarifudin saat menyampaikan kata sambutan dalam acara rakor di Aula Pemkab Lebong kemarin.

Tahapan-tahapan tersebut akan dimulai sejak tahun 2025 sebagai dasar persiapan menuju pelaksanaan Pilkades serentak di 2026.

Pemkab juga tengah menyusun langkah-langkah strategis agar proses ini berjalan sesuai aturan dan jadwal yang telah ditentukan.

Mengenai kebutuhan dana, Syarifudin menyebut bahwa Pemkab Lebong telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp 2 miliar.

Namun, berdasarkan perhitungan awal, dana tersebut belum mencukupi untuk menyelenggarakan Pilkades di 66 desa secara serentak.