5 Pernyataan Sikap Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia, Alihkan ke PNS, Tolak Diskriminasi

Reporter: |

Editor: |

Sabtu , 13 Sep 2025 - 22:36

Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia mengalihkan 5 pernyataan sikap, alihkan ke PNS, tolak diskriminasi. Ilustrasi-Foto: net-

5 pernyataan sikap asosiasi dosen asn pppk indonesia, alihkan ke pns, tolak diskriminasi                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - asosiasi dosen asn pppk indonesia (adapi) mengeluarkan lima pernyataan sikap terkait video viral kepala badan kepegawaian negara (bkn) prof. zudan arif yang dinilai merendahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
pernyataan sikap ini ditandatangani ketua umum adapi dr. moh. nor afandi, m.pd.i dan sekretaris jendral muhtarom, m.pd.i. pada 12 september 2025.
nor afandi mengatakan, dengan beredarnya video viral pernyataan kepala bkn prof. zudan arif fakrulloh, yang menyebut bahwa asn pppk hanya mengisi kekosongan jabatan asn pns, dpp adapi merasa perlu menyampaikan sikap resmi. 
"pernyataan kepala bkn telah merendahkan martabat asn pppk, menimbulkan persepsi diskriminatif, serta berpotensi mengganggu soliditas aparatur negara," tegas nor afandi dalam pernyataan sikap yang dikutip jpnn dari website adapi, sabtu (13/9).
adapun dpp adapi menyatakan lima sikap resmi sebagai berikut:
1. meminta klarifikasi resmi dari kepala bkn 
dpp adapi menuntut kepala bkn prof. zudan arif fakrulloh, untuk memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataannya yang viral di ruang publik.
sebagai pejabat tinggi negara, setiap pernyataan yang dilontarkan memiliki dampak luas dan dapat membentuk persepsi masyarakat. 
klarifikasi ini penting untuk meluruskan maksud yang sebenarnya serta menghindari penguatan stigma bahwa asn pppk hanya sekadar “pengisi kekosongan” tanpa kedudukan yang bermartabat. 
dpp adapi menegaskan bahwa asn pppk memiliki landasan hukum yang jelas dalam uu asn nomor 20 tahun 2023.
2. mengingatkan bahaya potensi konflik antar asn
pernyataan yang mengesankan subordinasi pppk terhadap pns dapat menimbulkan gesekan horisontal antarsesama asn di instansi pemerintah.
potensi konflik ini sangat berbahaya karena dapat merusak sinergi birokrasi yang seharusnya berjalan harmonis. 
dpp adapi mengingatkan bahwa asn, baik pns maupun pppk, adalah satu kesatuan aparatur negara yang memiliki peran berbeda tetapi setara dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
3. meminta anggota adapi di seluruh kampus tetap solid
dpp adapi menginstruksikan kepada seluruh anggota di berbagai perguruan tinggi di indonesia untuk tetap solid, menjaga martabat akademik, dan tidak terprovokasi oleh isu yang berkembang.
kesolidan internal organisasi merupakan kunci agar perjuangan dapat dilakukan secara terarah, elegan, dan terukur. 
dengan tetap solid, adapi akan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan status asn pppk di tingkat nasional.
4. menjaga stabilitas di lingkungan kerja
dpp adapi menekankan pentingnya menjaga stabilitas di lingkungan kerja masing-masing.
anggota adapi di berbagai perguruan tinggi diimbau untuk tetap profesional dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, tidak terjebak dalam tindakan reaktif, serta tetap menyalurkan aspirasi melalui mekanisme organisasi.
5. meminta pemerintah memperkuat status pppk dan mengalihkannya menjadi pns
dpp adapi mendesak pemerintah untuk segera memperkuat status kepegawaian asn pppk melalui penerbitan regulasi turunan dari uu asn tahun 2023.
regulasi ini diperlukan untuk menghapus kerentanan status pppk yang kerap dianggap kurang memiliki jaminan kepastian karier. 
lebih jauh, dpp adapi merekomendasikan agar pemerintah mengalihkan status asn pppk menjadi asn pns.
langkah ini dipandang sebagai solusi strategis untuk menghapus diskriminasi, meneguhkan kesetaraan, serta memperkuat soliditas asn dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
"dpp adapi berkomitmen untuk terus memperjuangkan kehormatan profesi dosen asn pppk melalui jalur advokasi kebijakan, advokasi hukum, serta solidaritas kebangsaan, demi terciptanya keadilan dan kemartabatan aparatur negara," pungkas moh. nor afandi. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Minggu 14 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan