Hingga 15 September Tak Isi DRH PPPK Paruh Waktu Dianggap Gugur, SK Pengangkatan per 1 Oktober

Reporter: |

Editor: |

Jumat , 12 Sep 2025 - 22:23

Antrean di loket pengurusan SKCK untuk keperluan dokumen DRH PPPK Paruh Waktu di Polres Tanjabtim, Kamis (11/9/2025). -Foto: Humas Polres Tanjabtim.-

Ada imbauan juga agar peserta tidak melakukan pengisian DRH mendekati batas akhir jadwal guna mengindari server/website down karena kondisi traffic yang padat, dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar, mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali sebelum mengakhiri proses pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

Tidak Mengisi DRH Hingga 15 September Dianggap Gugur

Pemkot Bandarlampung menyebutkan 5.891 honorer yang bakal diangkat menjadi PPPK paruh waktu di lingkungan pemda setempat wajib melengkapi DRH.

"Mereka wajib mengisi daftar riwayat hidup dan mengunggah surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat utama," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Zulkifli, di Bandarlampung, Kamis (11/9).

Dia menyebutkan, 5.891 pegawai honorer yang akan diangkat PPPK paruh waktu tersebut terdiri dari 1.079 tenaga guru, 4.385 tenaga teknis, dan 427 tenaga kesehatan.

Ditegaskan bahwa calon PPPK Paruh Waktu yang tidak mengisi DRH hingga 15 September dianggap gugur.

"Mereka dipastikan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Jika tidak mengisi persyaratan wajib hingga 15 September 2025, maka dianggap gugur," kata dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah A Dadi Tjokrodipo Bandarlampung dr. Teti Herawati mengatakan bahwa pihaknya masih melayani pemeriksaan kesehatan pegawai honorer kurang lebih sebanyak 5.800 orang.

"Data ini sesuai yang kami terima dari BKPSDM, hingga kini kami sudah melayani pemeriksaan kesehatan mereka karena batas waktu terakhir itu 15 September mendatang," kata dia. (jp)

hingga 15 september tak isi drh pppk paruh waktu dianggap gugur, sk pengangkatan per 1 oktober                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - para pegawai non-asn calon pppk paruh waktu saat ini sibuk mengurus dokumen untuk pengisian daftar riwayat hidup (drh).
sebagian dari mereka mengungkapkan kepanikan karena waktu yang terbatas. diketahui, jadwal pengisian drh pppk paruh waktu akan ditutup pada 15 september 2025.
pengisian drh merupakan tahapan krusial, yang akan disusul dengan usulan penetapan ni pppk paruh yang ditenggat 20 september 2025.
adapun tahapan terakhir ialah penetapan ni pppk paruh waktu dengan batas waktu 30 september 2025.
setelahnya, penerbitan sk pengangkatan pppk paruh waktu oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) masing-masing instansi.
pada lampiran surat edaran kepala bkn nomor 6 tahun 2025 tentang tata cara penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, terdapat contoh atau format sk pengangkatan pppk paruh waktu.
pada format tersebut, tercantum bahwa masa kontrak pppk paruh waktu selama 1 tahun.
“terhitung mulai 01 oktober 2025 sampai dengan 30 september 2026 mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu,” demikian kalimat di format sk pengangkatan pppk paruh waktu, yang tercantum di se kepala bkn nomor 6 tahun 2025.
melihat jadwal tahapan tersebut di atas, yang paling mengkhawatirkan ialah sisa waktu pengisian drh yang tersisa 2 hari, yakni jumat (12/9) dan senin 15 september. dengan asumsi sabtu dan minggu hari libur, instansi terkait tidak membuka layanan.
terlebih lagi, hingga hari ini belum semua instansi merilis pengumuman alokasi kebutuhan pppk paruh waktu, sehingga akun masing-masing peserta di sscasn belum menampilkan menu pengisian drh.
di sebuah grup wa peserta seleksi pppk, terungkap banyak honorer atau non-asn mengungkapkan kepanikannya.
mereka berharap ada perpanjangan jadwal pengisian drh pppk paruh waktu.
rizal, pengurus forum honorer k2 tenaga teknis administrasi kabupaten kerinci meminta badan kepegawaian negara (bkn) selaku panselnas casn memperpanjang jadwal pengisian drh pppk paruh waktu.
bupati siak, provinsi riau, afni zulkifli mengatakan mestinya pemerintah memperhitungkan waktu libur sabtu-minggu.
menurutnya, kendala utama saat ini ada di pengurusan skck yang harus di polres, sehingga menyebabkan antrean panjang.
sementara itu, surat kesehatan lebih mudah karena bisa diurus di puskesmas atau rsud.
berdasar se kepala bkn nomor 6 tahun 2025 sejumlah persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan ni pppk paruh waktu yang harus diunggah di akun masing-masing di sscasn, yakni sebagai berikut:
1) pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2) ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan pppk paruh waktu;
3) transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan pppk paruh waktu;
4) surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
a) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai cpns, pns, pppk, tni, polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk bumn/bumd);
c) tidak berkedudukan sebagai cpns/pns, pppk atau anggota tni/polri;
d) tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
e) bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
5) surat keterangan catatan kepolisian (skck) yang diterbitkan oleh kepolisian negara republik indonesia yang masih berlaku;
6) surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
dari sejumlah daerah yang sudah merilis pengumuman alokasi kebutuhan pppk paruh waktu, para peserta diingatkan mengenai tenggat waktu pengisian drh, yakni 15 september 2025.
ada imbauan juga agar peserta tidak melakukan pengisian drh mendekati batas akhir jadwal guna mengindari server/website down karena kondisi traffic yang padat, dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar, mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali sebelum mengakhiri proses pengisian drh pppk paruh waktu.
tidak mengisi drh hingga 15 september dianggap gugur
pemkot bandarlampung menyebutkan 5.891 honorer yang bakal diangkat menjadi pppk paruh waktu di lingkungan pemda setempat wajib melengkapi drh.
"mereka wajib mengisi daftar riwayat hidup dan mengunggah surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat utama," kata pelaksana tugas kepala badan kepegawaian dan sumber daya manusia (bkpsdm) zulkifli, di bandarlampung, kamis (11/9).
dia menyebutkan, 5.891 pegawai honorer yang akan diangkat pppk paruh waktu tersebut terdiri dari 1.079 tenaga guru, 4.385 tenaga teknis, dan 427 tenaga kesehatan.
ditegaskan bahwa calon pppk paruh waktu yang tidak mengisi drh hingga 15 september dianggap gugur.
"mereka dipastikan diangkat menjadi pppk paruh waktu. jika tidak mengisi persyaratan wajib hingga 15 september 2025, maka dianggap gugur," kata dia.
sementara itu, pelaksana tugas direktur utama rumah sakit umum daerah a dadi tjokrodipo bandarlampung dr. teti herawati mengatakan bahwa pihaknya masih melayani pemeriksaan kesehatan pegawai honorer kurang lebih sebanyak 5.800 orang.
"data ini sesuai yang kami terima dari bkpsdm, hingga kini kami sudah melayani pemeriksaan kesehatan mereka karena batas waktu terakhir itu 15 september mendatang," kata dia. (jp)