KPK Periksa Dirut Indonesia Marina Shipyard Terkait Kasus Akuisisi PT Senilai Rp 893 Miliar

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Indonesia Marina Shipyard, Nugroho Basuki, sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana rasuah terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada periode 2019-2022.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (21/8)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Latar belakang kasus ini berawal dari tawaran akuisisi oleh pemilik PT Jembatan Nusantara, Adjie pada 2014, yang saat itu ditolak karena kondisi armada kapal yang sudah tua.

Namun, setelah Ira Puspadewi menjabat sebagai Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024, tawaran itu kembali diajukan dan akhirnya disetujui pada 2019-2020 dengan nilai akuisisi mencapai Rp 1,2 triliun.

BACA JUGA:KPK Periksa PT Adipati Wijaya Terkait Dugaan Pengadaan Fiktif di PT PP

Transaksi ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 893,16 miliar, sebagaimana diungkapkan Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo pada Februari 2025.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini, yaitu Ira Puspadewi (mantan Dirut PT ASDP), Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP),

Muhammad Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP), dan Adjie (pemilik PT Jembatan Nusantara Group).

Proses akuisisi diduga dinodai dengan manipulasi dokumen, termasuk mengubah status kapal tua menjadi seakan-akan baru.

Pemeriksaan Nugroho Basuki bukan yang pertama kali dilakukan KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, pada 15 Juli 2025, KPK juga memeriksa Direktur Utama PT Mahkota Pratama, Rudy Susanto, sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Nugroho sendiri merupakan figur dikenal di industri galangan kapal nasional. Selain memimpin PT Indonesia Marina Shipyard, ia juga aktif dalam organisasi industri sebagai Wakil Ketua Bidang Industri Kapal Baja di IPERINDO Jawa Timur.