Saran dari Bapak Honorer Agar Asosiasi PPPK Kuat dan Punya Pengaruh

Massa honorer unjuk rasa menuntut diangkat menjadi CPNS. Ilustrasi.-foto: net-

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Berikut ini saran dari Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera agar Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menjadi organisasi yang kuat dan punya pengaruh.

Wakil rakyat di Senayan yang mendapat julukan “Bapak Honorer” itu mendorong wadah perjuangan para PPPK tersebut untuk menjalin kolaborasi dengan lembaga lain.

“Perluas jaringan perjuangan karena kekuatan kolektif akan membuat AP3KI lebih berpengaruh,” ujar Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/7).

Diketahui, pada periode DPR RI sebelumnya, Mardani Ali Sera juga duduk di Komisi II DPR.

Politikus dari PKS itu dikenal konsisten memperjuangkan aspirasi para honorer yang memperjuangkan nasibnya.

Selain Mardani, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dinobatkan sebagai Bapak Honorer Indonesia.

Julukan tersebut disematkan lantaran SBY dalam 10 tahun masa pemerintahannya telah mengangkat 1 juta lebih honorer menjadi PNS tanpa tes.

Lebih lanjut Mardani menekankan bahwa sikap kooperatif dan terbuka terhadap sinergi dapat memperkuat posisi AP3KI sebagai organisasi para PPPK dalam perumusan kebijakan nasional.

Menurut dia, hal tersebut penting karena PPPK bukan sebatas memperjuangkan hak, melainkan juga membangun ketangguhan dan komitmen terhadap perubahan birokrasi yang lebih profesional.

Oleh sebab itu, dia mengatakan Rapat Koordinasi Nasional AP3KI diharapkan dapat jadi ajang refleksi dan perumusan langkah strategis dalam penguatan tata kelola kepegawaian PPPK di Indonesia.

Mardani menjelaskan forum tersebut penting bagi konsolidasi nasional dan penguatan strategi organisasi dalam mendorong sistem kepegawaian PPPK yang lebih baik di masa depan.

Sementara itu, dia mengapresiasi semangat PPPK yang tergabung dalam AP3KI yang terus memperjuangkan kebijakan yang berkeadilan dan memastikan perannya semakin diakui dalam struktur birokrasi negara yang profesional, adaptif, dan melayani masyarakat. (jp)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan