Status Jalan Batik Nau–Ketahun Masih Kabur, Pemkab Desak Kejelasan dari Pusat

Reporter: Firdaus Effendi |

Editor: Reni Apriani |

Rabu , 02 Jul 2025 - 23:35

Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, Fitriansyah, S.STP, M.Si.-(fendi/rl)-

status jalan batik nau–ketahun masih kabur, pemkab desak kejelasan dari pusat                            bengkuluutara.radarlebong.bacakoran.co - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara kembali mendesak kejelasan status jalan non-status di sepanjang pesisir barat wilayah kecamatan batik nau hingga ketahun. 
desakan ini muncul seiring meningkatnya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan yang semakin parah akibat abrasi, serta belum adanya kejelasan mengenai siapa penanggung jawab resmi jalan tersebut.
permintaan kejelasan status ini telah disampaikan pemkab bengkulu utara melalui pemerintah provinsi bengkulu kepada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr). 
hal ini dikonfirmasi oleh sekretaris daerah bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si, yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus menindaklanjuti kondisi jalan tersebut agar bisa segera ditangani secara menyeluruh.
baca juga: apel pagi jadi sarana silaturahmi pemerintah kecamatan dan desa
“kita mengajukan ke pemerintah pusat untuk penetapan status jalan dan juga perbaikan beberapa titik yang terjadi abrasi parah,” ujar fitriansyah.
jalan pesisir yang membentang sepanjang kurang lebih 30 kilometer ini sebelumnya merupakan jalan nasional. 
namun, sejak dialihfungsikan dan digantikan oleh jalur lintas barat via ptpn, status jalan ini menjadi tidak jelas. 
akibatnya, baik pemprov maupun pemkab tidak memiliki kewenangan maupun dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan atau peningkatan infrastruktur.
“tahun 2023 lalu, kementerian pupr memang sempat melakukan peningkatan kualitas jalan. namun itu belum menyentuh keseluruhan ruas yang rusak,” kata sekda.
ia menambahkan bahwa abrasi laut di beberapa titik sudah tergolong parah dan mengancam permukiman warga di sekitarnya.
maka dari itu, pemkab kembali mengajukan permohonan perbaikan di tahun ini.
“tahun ini kita kembali mengusulkan perbaikan titik-titik yang sama. ini bentuk tindak lanjut dari komitmen daerah untuk menyelamatkan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat,” lanjut fitriansyah.
jalan pesisir batik nau–ketahun sendiri menghubungkan sejumlah desa pesisir padat penduduk.
meskipun secara fungsi masih digunakan masyarakat sebagai jalur penghubung utama, namun status hukum jalan ini yang tidak jelas membuatnya terabaikan dalam skema pembiayaan apbd provinsi maupun kabupaten.
akibatnya, beberapa bagian jalan yang belum tersentuh pembangunan terus memburuk, bahkan tidak sedikit ruas yang sudah nyaris putus karena terkikis abrasi laut.
kondisi ini tak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tapi juga memperlambat aktivitas ekonomi warga pesisir.
“karena statusnya tidak tercatat sebagai jalan nasional maupun jalan provinsi atau kabupaten, maka tidak bisa masuk dalam perencanaan anggaran pembangunan daerah,” tambah fitriansyah.
pemkab berharap dengan adanya pengajuan resmi ke kementerian pupr, pemerintah pusat segera menetapkan status jalan dan mengalokasikan anggaran perbaikan menyeluruh. 
sebab, akses ini masih menjadi urat nadi kehidupan masyarakat pesisir bengkulu utara.
“karena kondisi abrasi sudah semakin parah, kami harap pusat segera memberikan perhatian lebih,” tutup sekda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Kamis 3 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan