Sopir Truk Minta Pemerintah Tidak 'Kesusu' Terapkan Zero ODOL

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Para sopir truk menolak penyelesaian Zero ODOL (Over Dimension Overloading) yang hanya mengutamakan sisi penegakan hukum semata. Pemerintah pun diminta mendiskusikannya terlebih dahulu dengan mereka sebelum menerapkannya.

Perwakilan Persatuan Sopir Truk Indonesia (PSTI), Slamet Barokah mengatakan sopir-sopir truk di Indonesia memang sangat diuntungkan dengan aturan Zero ODOL ini.

Namun, menurutnya, para sopir juga tidak mau kehidupan keluarga mereka menjadi merana jika Zero ODOL ini diterapkan secara gegabah tanpa mempertimbangkan multiplier effectnya.   

“Kami siap mengikuti aturan itu. Yang kami tidak siap ketika kami harus bertengkar dengan pengguna jasa kami, sedangkan mereka itu orang yang sudah memberikan pekerjaan kepada kami,” ujar Slamet Barokah dalam pernyataannya kepada pers, Jumat (20/6).

Dia mewakili suara sopir di Indonesia juga mempertanyakan tanggung jawab negara terhadap masa depan keluarga mereka jika Zero ODOL ini akan diterapkan secara ujug-ujug. Apakah negara mau hadir nantinya membagi-bagi pekerjaan buat para sopir truk ini jika mereka tidak bisa bekerja lagi. 

"Kakorlantas sih enak saja tinggal menindak karena digaji dari negara, sedangkan kami kalau tidak kerja, ya, tidak makan. Anak istri kami bagaimana nasibnya,” ucapnya.

Dia melanjutkan, pada dasarnya para sopir itu sepakat dengan aturan ODOL. Namun, dia menyarankan agar itu diterapkan dari hulu ke hilir. Artinya, tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat.

Dia juga meminta pemerintah agar memikirkan juga dampak penerapan Zero ODOL ini terhadap masyarakat luas. Di mana, Zero ODOL ini akan berdampak terhadap biaya hidup masyarakat yang makin tinggi karena pasti kebutuhan-kebutuhan pokok akan menjadi lebih mahal. 

Jika itu terjadi, mampu tidak nantinya masyarakat membiayai biaya hidup kebutuhan sehari-hari dengan harga yang sangat mahal. 

"Tolong pemerintah juga harus memikirkan solusinya dan jangan hanya bisanya menindak ODOL saja,” cetusnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus lebih memikirkan lagi sebenarnya apa yang selama ini menyebabkan terjadinya ODOL. Itu PR para pejabat dengan gaji dari negara yang notabene uang hasil pajak dari rakyat dan sumber daya alam yang ada di Indonesia.

"Karena, kami juga berhak menerima hasil dari sumber daya alam Indonesia,” katanya.

Jika pemerintah tidak mengindahkan aspirasi para sopir ini, Slamet Barokah mengatakan para sopir truk yang ada di seluruh Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional.

Sebelumnya, ribuan sopir truk dari berbagai penjuru Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah terlebih dahulu melakukan aksi mogoknya pada Kamis, 19 Juni 2025, untuk menolak kebijakan ODOL yang rencananya diberlakukan pada 2026. Aksi mogok ini berlangsung hingga Sabtu, 21 Juni 2025.