Kemendagri & BNPB Bersinergi Tingkatkan Kapasitas Daerah Memitigasi Bencana

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Indeks risiko bencana WRI tersebut mengkaji tingkat kebencanaan berdasarkan komponen bahaya, tingkat terpapar, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

KakaBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Indonesia dilanda 3.472 kasus bencana alam pada 2024. 

Tingginya frekuensi kasus bencana alam menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi dan mitigasi bencana alam.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Raditya Jati mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dengan menuangkan tiga misi yang jelas dan terarah, dimana salah satunya adalah mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

“Total kejadian bencana 2024 mencapai 3.472, yang kalau kita rata-ratakan, Indonesia dilanda 10 kejadian bencana dalam satu harinya dengan risiko bencana tertinggi berasal dari kejadian bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim,” kata Raditya di acara coaching clinic bagi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia dengan tema penguatan strategi percepatan pelaksanaan SPM sub urusan bencana dan sinkronisasi unsur penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan daerah bertempat di Makassar, Rabu (11/6).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang diikuti oleh perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 17 Provinsi di kawasan Timur Indonesia, termasuk 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam menjelaskan, bahwa saat ini, Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tengah berkolaborasi aktif dalam serangkaian forum konsultasi yang krusial untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.

“Kebijakan penanggulangan bencana yang tepat, termasuk yang disebabkan oleh perubahan iklim, dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 281,9 triliun hingga 2024, menegaskan pentingnya integrasi adaptasi dan mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah,” kata Medrilzam.

Lebih lanjut, Medrilzam berharap melalui kegiatan coaching clinic ini, akan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengintegrasikan unsur penanggulangan bencana secara efektif ke dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dapat berjalan optimal.

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan strategi penguatan implementasi SPM Sub-urusan Bencana melalui pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana atau KENCANA sebagai bagian dari upaya membangun kapasitas berbasis lokal di tingkat daerah. 

KENCANA adalah sebuah gerakan yang memberikan kemudahan kepada kecamatan dengan menyesuaikan metode percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana berdasarkan karakteristik risiko bencana daerah dan potensi sumber daya kecamatan.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri Edy Suharmanto menekankan pentingnya pelibatan kecamatan dalam percepatan pemenuhan SPM Sub-urusan bencana sebagai wujud upaya kolaboratif multi-pihak dan multi-sektoral.

Kegiatan coaching clinic tersebut juga turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia.

Pada kesempatan yang sama, Konsul-Jenderal Australia di Makassar Todd Dias mengungkapkan Pemerintah Australia sangat senang dapat mendukung pemerintah Indonesia, khususnya BNPB, Kementerian Dalam Negeri dan BAPPENAS, serta Pemerintah Daerah dari 17 Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan timur Indonesia hari ini.