Guru PPPK Minta Dimutasi ke Sekolah Induk, Cermati Jawaban Dirjen Nunuk

Reporter: |

Editor: |

Kamis , 05 Jun 2025 - 20:57

Direktur jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan, redistribusi PPPK bisa terjadi bila ada kebutuhan.-foto: net-

guru pppk minta dimutasi ke sekolah induk, cermati jawaban dirjen nunuk                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - guru pppk minta pemerintah untuk dimutasi ke sekolah induk. alasannya, tempat tugas mereka jauh dari rumah.
padahal, guru pppk seharusnya ditempatkan di instansi yang dekat dengan domisili mereka, sehingga bisa mengajar dengan tenang karena tidak jauh dari keluarganya.
direktur jenderal guru tenaga kependidikan dan pendidikan guru (gtkpg) kemendikdasmen nunuk suryani mengungkapkan, redistribusi pppk bisa terjadi bila ada kebutuhan. 
namun, pppk yang sudah ditempatkan sulit dipindahkan ke instansi asal, karena tidak ada regulasi memperbolehkan mutasi.
"guru pppk itu ada karena untuk mengatasi distribusi guru pns yang tidak merata. sebenarnya guru sudah terpenuhi secara jumlah, tetapi terlihat kurang karena bertumpu di perkotaan," terang dirjen nunuk kepada jpnn, di sela-sela dialog pimpinan gtkpg dengan forum wartawan pendidikan (fortadik rabu (4/6).
dia menjelaskan, penempatan pppk 2021 hingga 2024 menerapkan sistem optimalisasi juga. artinya, guru honorer yang tidak mendapatkan formasi, dimasukkan dalam optimalisasi.
namun, mereka penempatannya tidak di sekolah induk, tetapi di tempat yang butuh guru.
itu sebabnya, ada guru yang ditempatkan di sekolah induk, dan di luar instansi asal.
"kalau kemudian mau minta pindah ke sekolah induk, harus dilihat apakah ada formasinya di sana. jangan-jangan malah sudah terisi kan," tegasnya.
dia mencontohkan, sekolah rakyat yang harus merekrut guru asn baru. sebab, guru-guru asn yang ada di sekitar sekolah rakyat itu tidak bisa dimutasi.
kalau diredistribusi, ujar dirjen nunuk, sekolahnya akan kekurangan guru, sedangkan pemerintah sudah bersusah payah memenuhi kebutuhan guru asn di sekolah negeri.
sebelumnya, guru pppk mendesak agar diredistrubusi ke sekolah induknya. desakan itu makin mencuat, setelah pengalihan tata kelola guru dari pemda ke pusat mulai dibahas dpr ri bersama pemerintah. dengan pengalihan ini diyakini nasib guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) akan lebih baik.
menurut ketua asn pppk guru 2022 provinsi riau eko wibowo, kebijakan pengalihan tata kelola guru ini sangat baik, apalagi sudah masuk dalam pembahasan ruu sistem pendidikan nasional (sisdiknas).
"kebijakan ini harus disegerakan, karena di daerah distribusi guru tidak merata sehingga banyak tidak sesuai penempatan mengajar," kata ekowi, sapaan akrab eko wibowo kepada jpnn, selasa (3/6).
dia menambahkan, seharusnya guru diangkat sesuai dengan kebutuhan. contohnya, tenaga kependidikan (tendik) dan guru honorer induk yang diangkat pppk ditempatkan di sekolah asalnya. 
bukan seperti yang terjadi beberapa kali rekrutmen. banyak guru pppk terlempar keluar dari sekolahnya, akhirnya jadi masalah baru 
"redistribusi solusinya, makanya pemerintah pusat harus mempermudah redistribusi guru yang jauh dari keluarganya," tegasnya.
ekowi setuju dengan pernyataan ketua komisi x dpr ri hetifah sjaifudin bahwa pengalihan kewenangan tata kelola guru dari daerah ke pusat harus segera direalisasikan. itu karena masih banyak guru belum diangkat asn pppk.
guru pppk smkn 2 pekanbaru ini menambahkan, pengalihan yang sudah lama digaungkan karena banyak masalah yang terjadi di lapangan sehingga berimbas pada kesejahteraan tenaga pendidik.
oleh karena itu, asn pppk guru mengajukan permintaan kepada pemerintah sebagai berikut:
1. redistribusi pppk 2021 kembali ke sekolah induk sesuai domisili ktp.
2. sk pppk diperpanjang sampai pensiun.
3. tambahan penghasilan pegawai (tpp) pppk disamakan dengan tpp pns.
4. pppk diakomodasi pengangkatan kepala sekolah (kepsek).
5. kapan pelantikan pppk 2024 tahap 1 yang lulus tes.
6. gaji pppk dibayarkan lewat rekening guru masing-masing tidak melalui rekening sekolah karena terkadang terlambat transfernya.
7. pengangkatan r3 formasi pppk 2024 tahap 1, penuh waktu.
8. pengangkatan pppk 2024 tahap 2 non-database bkn yang ikut tes penuh waktu. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Jumat 6 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan