4 Tuntunan Honorer R2 dan R3, Gaji PPPK Paruh Waktu Sebegini

4. Alokasi anggaran penggajian dan pemenuhan hak-hak lainnya sampai dengan R2 dan R3 jadi ASN PPPK bersumber dari APBN, mengingat kapasitas fiskal dari 546 daerah hanya 26 daerah masuk kategori kuat, sisanya 27 daerah masuk kategori sedang dan 493 daerah kategori lemah.

Begitu juga dari sisi prosentasi belanja pegawai terhadap total belanja sebagian besar berada di atas 30 persen.

Jika diserahkan pada kemampuan keuangan daerah, pengangkatan pegawai R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu tidak akan ada kepastian waktu, karena tidak bisa dipastikan tahun berapa daerah mencapai kategori kapasitas fiskal kuat, sambungnya.

Atas nama Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahri Permana meminta pemerintah responsif terhadap tuntutan R2 dan R3 ini.

“Kami berharap tuntutan kami dikabulkan, bukan hanya disebabkan oleh jumlah masa aksi, bukan karena viral, apalagi tekanan yang tidak konstruktif," tegasnya.

Aliansi menginginkan kedatangan honorer R2 dan R3 dari seluruh penjuru negeri ke Jakarta bisa membuka nurani dan kebijakan pemerintah.

Permasalahan honorer atau pegawai non-ASN adalah permasalahan sosial, permasalahan bangsa yang seharus segera diselesaikan tanpa menunggu aksi, tanpa menunggu masifnya komentar di media sosial. 

Namun, tegasnya, pemerintah harus selesaikan guna memenuhi hak asasi para pegawai non-ASN berupa kejelasan status dan kesejahteraan atas pengabdiannya kepada bangsa serta negara.

R2 adalah kode kelulusan untuk honorer K2 yang telah mengikuti seleksi PPPK 2024, tetapi tidak lulus karena formasinya nihil.

R3 adalah kode kelulusan untuk pegawai non-ASN database BKN yang telah mengikuti seleksi PPPK 2024, tetapi tidak lulus karena tidak mendapatkan formasi. (jp)