Jika Presiden Setuju, Usia Pensiun PNS dan PPPK Terendah 59 Tahun

Reporter: |

Editor: |

Sabtu , 24 May 2025 - 22:32

Jika Presiden setuju dengan usulan DP Korpri, usia pensiun PNS dan PPPK terendah 59 tahun. Ilustrasi.-foto: net-

jika presiden setuju, usia pensiun pns dan pppk terendah 59 tahun                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - dewan pengurus korpri telah mengajukan surat permohonan kepada presiden prabowo subianto terkait penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara (bup asn).
surat nomor : b-122/ku/v/2025 tertanggal 15 mei 2025 itu yang ditandangani ketum dewan pengurus korpri prof. zudan arif fakrullah dan waketum bima haria wibisana itu mengajukan range usia pensiun asn baik pns maupun pppk 59 hingga 70 tahun.
range usia itu disesuaikan dengan jenis jabatan, yakni manajerial dan non-manajerial. untuk jabatan manajerial terdiri dari:
a. pejabat tinggi utama yang semula 6o tahun menjadi 65 tahun. 
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang semula 6o tahun menjadi 63 tahun. 
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang semula 6o tahun menjadi 62 tahun. 
d. pejabat administrator dan pejabat pengawas yang semula 58 tahun menjadi 60 tahun. 
kemudian, jabatan nonmanajerial terdiri dari:
a. pejabat pelaksana yang semula 58 menjadi 59 tahun. 
b. pejabat fungsional ahli utama pensiun di usia 70 tahun, pejabat 
fungsional ahli madya 65 tahun, pejabat fungsional ahli muda 62 tahun dan pejabat fungsional ahli pertama 60 tahun
prof. zudan yang juga kepala badan kepegawaian negara (bkn) ini menyampaikan alasannya hingga mengajukan penambahan usia pensiun pns maupun pppk karena merespons aspirasi dari asn maupun pengurus korpri kabupaten kota, provinsi dan kementerian/lembaga. 
"selain itu, melihat perkembangan tingkat harapan hidup asn yang makin meningkat, maka korps pegawai republik indonesia (korpri) mengajukan usulan penguatan asn sebagai mesin birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan asta cita kepada bapak presiden," tegas prof. zudan dalam suratnya.
tidak hanya minta perpanjangan bup, korpri juga bermohon kepada presiden prabowo agar semua asn diberikan jabatan fungsional sejak menjadi asn dan yang saat ini sudah menjadi asn bisa diberikan pilihan mengikuti uji kompetensi menjadi pejabat fungsional. 
tujuannya kata prof. zudan untuk menumbuhkan semangat dan produktivitas kerja asn dalam bidang keahlian sesuai bidang masing-masing.
hal ini untuk mendorong asn menekuni bidang sesuai keahlian dan kebutuhan organisasi dalam mewujudkan asta cita presiden, visi misi gubernur, bupati dan wali kota. 
"dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional sejak awal, para asn akan lebih tenang dan fokus bekerja sehingga diharapkan produktivitas kerja akan makin meningkat," terang prof. zudan.
lebih lanjut dikatakan, saat ini formasi menjadi hambatan dalam pengembangan karier asn dalam jabatan fungsional. ini menjadikan para asn di jabatan fungsional mengalami demotivasi.  
oleh karena itu perlu diubah pemberian formasi tidak dengan skema piramidal yang makin ke atas kian mengerucut mengecil, tetapi dengan skema tabung/paralon agar sejak diangkat sebagai fungsional pertama sampai dengan utama sudah disiapkan formasi dalam jumlah yang sama.
"hal ini akan memotivasi asn yang berkarier di jabatan fungsional memacu kariernya karena salah satu hambatan utamanya sudah dihapus," tegas prof. zudan.
dia menambahkan, dp korpri dan seluruh asn sangat berharap presiden prabowo berkenan memasukkan usulan tersebut dalam pembahasan ruu asn yang saat ini sedang disiapkan sebagai inisiatif dpr ri. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Minggu 25 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan