Kasus Judi Online, Pasbata: Buka Semua Nama, Jangan Ada yang Dilindungi

JAKARTA.koranradarlebong.co- Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Budi Kuntoro meminta publik cerdas serta objektif dalam menyikapi isu dugaan aliran dana judi online (judol) dan keterlibatan sejumlah tokoh publik.

Budi menyoroti adanya ketimpangan publikasi yang hanya menyasar pihak-pihak tertentu, sementara nama-nama lain yang disebut dalam kasus ini justru tidak tersentuh pemberitaan media arus utama.

"Kenapa yang diserang hanya nama mantan menteri Kominfo (Budi Arie Setiadi), kenapa hanya Pak Budi Arie yang disorot? Kenapa nama seperti Alwin Jabarti Kiemas dan Zulkarnain Abraham Toni yang disebut-sebut juga punya keterkaitan, justru tidak pernah dimunculkan?" kata Budi Kuntoro dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Pihaknya mempertanyakan keadilan pemberitaan dan meminta media menggali lebih dalam fakta-fakta terkait aliran dana yang disebut-sebut berasal dari Alwin Jabarti Kiemas (AJK), salah satu tersangka dalam pusaran kasus judi online.

BACA JUGA:MUI: Keterlibatan Negara dalam Pengelolaan Zakat Sah dan Penting

Hal penting yang perlu digali, menurutnya terkait siapa yang memberi perintah dalam jaringan tersebut? Adakah bukti yang kuat terkait instruksi atau arahan yang menggerakkan aliran dananya.

Kemudian, uang itu mengalir ke siapa? Apakah sudah jelas siapa saja penerimanya? Siapa pihak-pihak yang diuntungkan dan bagaimana keterkaitannya dengan jaringan judi online?

Lalu soal ada tidak transaksinya? Sebab, Budi menilai bukti transaksi adalah kunci. "Tanpa bukti transfer atau aliran dana, semua tuduhan hanya akan menjadi opini yang menyesatkan publik," ucapnya.

Pasbata mengingatkan bahwa masyarakat makin cerdas, terutama setelah tayangnya podcast terbaru Budi Arie yang secara terbuka menjelaskan posisi dan klarifikasinya. Menurut dia, eks menkominfo itu tidak menghindar, justru menjelaskan secara blak-blakan, dengan data, konteks, dan narasi yang runtut.

"Dalam podcast itu sudah blak-blakkan. Jadi, kalau benar ingin menegakkan keadilan dan kebenaran, jangan hanya mem-framing satu orang berdasarkan keterangan dari seseorang yang jelas membela dirinya sendiri," ujarnya.

Budi menekankan, jika memang ada nama seperti Alwin Jabarti Kiemas dan Zulkarnain Abraham Toni yang memiliki kaitan, maka seharusnya data dan keterlibatan mereka juga dibuka ke publik, bukan disembunyikan.

Pasbata menduga praktik penggiringan opini dilakukan salah satu partai politik yang memiliki kepentingan untuk menyudutkan menteri tertentu, demi agenda politik sempit.

Menurut Budi, informasi awal menyebutkan bahwa mereka pun memiliki jalur koneksi yang tidak kalah kuat dalam dugaan kasus ini.

Pihaknya juga mencurigai adanya kepentingan politik sempit yang membajak isu hukum demi agenda elektoral. Jika itu yang terjadi, katanya, ini adalah praktik yang mencederai demokrasi.