Kecewa Pernyataan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walk Out dalam Rapat Paripurna DPRD

BANDUNG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5) diwarnai aksi walk out yang dilakukan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Pemicunya ialah kekekcewan Fraksi PDIP  dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di Cirebon beberapa hari lalu.

Anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan mengatakan pihaknya kecewa dengan pernyataan Dedi Mulyadi yang dinilai melecehkan lembaga DPRD.

"Sebetulnya bukan ke fraksi, melainkan kepada anggota DPRD atau ke lembaga DPRD, bahwa gubernur sudah menyatakan tidak lagi perlu rapat dengan DPRD saat kegiatan di APDESI dan musrenbang di Cirebon," kata Memo di Bandung.

Menurut Memo, semestinya DPRD dan gubernur sebagai kesatuan legislatif dan eksekutif yang harus saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan.

DPRD Jawa Barat yang memiliki 120 wakil rakyat, kata Memo, sudah terlegitimasi sehingga seharusnya dilibatkan dalam pembuatan perundang-undangan.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan melakukan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi, bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatinlah DPRD direndahkan dan dilecehkan," ujarnya.

"Kami perlu berbuat dan ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD," tambahnya.

Dia mengaku membela lembaga DPRD bukan fraksi. Hal ini sebagai solidaritas untuk menjaga kehormatan lembaga DPRD.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Doni Maradona Hutabarat menambahkan pada prinsipnya gubernur adalah pemimpin.

Negara, kata Doni, dibangun dengan konsep trias politika, yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif tentunya harus saling menjaga.

"Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," ujar Doni.

Doni menuturkan, sebagai eksekutif, gubernur berpikir bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan.

"Ya kalau begitu, silakan ABPD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD. DPRD enggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, enggak bisa. Tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri," ucapnya.