Kecewa Pernyataan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walk Out dalam Rapat Paripurna DPRD

Reporter: |

Editor: |

Jumat , 16 May 2025 - 23:32

Dedi Mulyadi. -Foto: Humas DPR RI-

kecewa pernyataan dedi mulyadi, fraksi pdip walk out dalam rapat paripurna dprd                            bandung.radarlebong.bacakoran.co - rapat paripurna dprd jawa barat pada jumat (16/5) diwarnai aksi walk out yang dilakukan seluruh anggota fraksi pdi perjuangan.
pemicunya ialah kekekcewan fraksi pdip  dengan pernyataan gubernur jawa barat dedi mulyadi dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di cirebon beberapa hari lalu.
anggota fraksi pdip memo hermawan mengatakan pihaknya kecewa dengan pernyataan dedi mulyadi yang dinilai melecehkan lembaga dprd.
"sebetulnya bukan ke fraksi, melainkan kepada anggota dprd atau ke lembaga dprd, bahwa gubernur sudah menyatakan tidak lagi perlu rapat dengan dprd saat kegiatan di apdesi dan musrenbang di cirebon," kata memo di bandung.
menurut memo, semestinya dprd dan gubernur sebagai kesatuan legislatif dan eksekutif yang harus saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan.
dprd jawa barat yang memiliki 120 wakil rakyat, kata memo, sudah terlegitimasi sehingga seharusnya dilibatkan dalam pembuatan perundang-undangan.
"kami fraksi pdi perjuangan melakukan walk out demi kehormatan dprd, lembaga dprd, bukan fraksi, bukan kehormatan fraksi. merasa prihatinlah dprd direndahkan dan dilecehkan," ujarnya.
"kami perlu berbuat dan ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga dprd," tambahnya.
dia mengaku membela lembaga dprd bukan fraksi. hal ini sebagai solidaritas untuk menjaga kehormatan lembaga dprd.
anggota fraksi pdi perjuangan dprd jabar doni maradona hutabarat menambahkan pada prinsipnya gubernur adalah pemimpin.
negara, kata doni, dibangun dengan konsep trias politika, yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif tentunya harus saling menjaga.
"ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," ujar doni.
doni menuturkan, sebagai eksekutif, gubernur berpikir bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan.
"ya kalau begitu, silakan abpd-nya urus sendiri, raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke dprd. dprd enggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, enggak bisa. tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri," ucapnya.
menurutnya, sebagai lembaga dprd, seharusnya semua fraksi meminta klarifikasi dari gubernur, apa maksud pernyataannya saat kegiatan apdesi dan musrenbang di cirebon.
"kalau gubernur merasa tidak perlu berbicara dengan anggota dprd, nggak usah bahas raperda disini, buat aja raperdanya sendiri," tambahnya.
doni berharap seluruh fraksi di dprd jabar memiliki pandangan yang sama dan bersama-sama meminta klarifikasi dari gubernur terkait maksud pernyataannya.
doni menegaskan, jika gubernur tidak memberikan klarifikasi, fraksi pdi perjuangan tidak akan terlibat dalam pembahasan agenda apapun yang diajukan oleh pemerintah provinsi (pemprov) jawa barat.
"kalau gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang gubernur ajukan untuk dibicarakan di dprd, fraksi pdi perjuangan tidak mau terlibat," ujar doni.
sidang paripurna dengan agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi pdip. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Sabtu 17 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan