Ultimatum Menko Polkam: Jangan Sampai Karhutla Terjadi di Riau

PEKANBARU.koranradarlebong.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (29/4).

Budi Gunawan menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap ancaman kebakaran hutan dan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, serta politik kawasan.

“Ada dua pesan penting dari Presiden. Pertama, apresiasi atas kesiapsiagaan semua pihak. Kedua, peringatan agar jangan sampai kebakaran hutan kembali terjadi hingga menjadi isu internasional,” kata Budi Gunawan.

Menurutnya, kebakaran hutan bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan keluhan atau gugatan dari negara-negara tetangga.

BACA JUGA:Heboh Kapolsek Palmatak Diduga Terima Setoran Pencurian, Ini Kata AKBP Ricky

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025.

Satgas ini diketuai Kepala BNPB dan melibatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri untuk mempercepat penanganan dan pencegahan karhutla secara nasional

Berdasarkan data hingga 17 April 2025, tercatat 144 titik panas dengan lahan terbakar sekitar 97 hektare di Indonesia. Daerah rawan meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 

Budi Gunawan menekankan pentingnya sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, hingga dunia usaha dan masyarakat. “Semua harus dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan. Target kami zero fire,” tegasnya.

Sejumlah langkah pencegahan telah disiapkan, seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) yang akan dimulai pada 1 Mei 2025, pembangunan sekat kanal, serta pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut.

Budi Gunawan juga mengingatkan kepala daerah untuk segera mengerahkan seluruh sumber daya dan memperkuat koordinasi dengan BNPB serta kementerian terkait.

Ia menegaskan bahwa perusahaan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan wajib terlibat aktif dalam upaya pencegahan. “Pemerintah tidak akan ragu menindak tegas siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran,” ujarnya.

Budi Gunawan mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat, mahasiswa, Pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen relawan dalam upaya pencegahan kebakaran.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api. “Kita semua memiliki tanggung jawab. Mitigasi harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah bencana besar,” tuturnya.