Kejagung Diminta Hati-Hati Gunakan Sprindik di Kasus Ditjen Migas

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kelangkaan elpiji ukuran 3 kg baru-baru ini berujung penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung ke kantor Direktorat Migas Kementerian ESDM.

Tensi politik pun makin panas setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menonaktifkan Dirjen Migas Achmad Muchtasyar, padahal dia belum sebulan dilantik.

Sekretaris Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Hengki Seprihadi mengatakan setelah penggeledahan itu, Kejagung menyatakan tindakan penyidik terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum tentang tata kelola migas

"Keterangan pihak Kejagung itu, menuai tanda tanya. Sebab, dinyatakan hanya ada satu sprindik, yakni untuk menyelidiki tata kelola migas periode 2018-2023, tetapi belakangan disebutkan yang diselidiki juga tentang kelangkaan elpiji terjadi pada awal 2025 ini," kata Hengki dalam siaran persnya, Minggu (16/2).

BACA JUGA:KPK Panggil Mantan Tenaga Ahli Komisi XI DPR Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI

Tak hanya itu, lanjut Hengki, Kejagung juga belum pernah mengumumkan sudah berapa pejabat Ditjen Migas yang pernah diundang klarifikasi sebelum dilakukan penggeledahan pada 10 Februari 2025.

Terkait hanya ada satu sprindik itu, pakar hukum yang juga mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengutarakan surat perintah penyidikan biasanya diterbitkan untuk satu kasus tertentu untuk ruang dan waktu tertentu.

Namun, dalam beberapa situasi, sprindik dapat diterbitkan untuk lebih dari satu kasus, terutama jika kasus-kasus tersebut berkaitan atau terkait satu sama lain.

Namun, ungkap Saut, penting untuk diingat bahwa penerbitan sprindik untuk dua kasus harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Jika ada kebingungan atau ketidaksesuaian, biasanya akan ada proses hukum yang lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah itu, ada beberapa kasus yang menunjukkan ketidakpastian hukum dan kewenangan berlebih jaksa, seperti kasus pagar laut Tangerang dan kasus timah," ujar Saut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyebut penggeledahan itu dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktok Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

“Pada penggeledahan dari pagi menjelang siang hingga sore hari, dilakukan di tiga tempat atau di tiga ruangan. Yang pertama di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, kemudian yang kedua di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas,” tutur Harli di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2).

Adapun hasil dari penggeledahan tiga ruangan itu, penyidik menemukan lima dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, satu unit laptop, dan empat soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan.