Fraksi PKS DPR Minta PSN PIK 2 Disetop & Dilakukan Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat RI Jazuli Juwaini mengatakan Fraksi PKS DPR meminta supaya Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 disetop untuk dievaluasi secara menyeluruh.

Jazuli menyampaikan ini menanggapi protes dan aspirasi yang masuk dari berbagai elemen masyarakat, khususnya di wilayah Banten.

Dia mengatakan bahwa berdasar informasi, PSN PIK 2 hingga kini belum sesuai atau melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Menurut Jazuli, dari 1.755 hektare area PSN, 1.500 hektare berada di wilayah hutan lindung dan belum ada pengajuan perubahan RTRW dari pemerintah daerah (pemda).

Baca Juga: Prediksi MotoGP 2025: Duel Bagnaia Vs Marc Marquez Lebih Sering!

"Kami menilai ada persolan mendasar dari PSN PIK 2 sebagaimana kajian dari berbagai pihak termasuk Kementerian ATR/BPN, apalagi saat ini meluas resistensi atau penolakan dari masyarakat," kata Jazuli Juwaini dalam keterangan persnya, Minggu (5/1).

Legislator dari Daerah Pemilihan Banten itu mengatakan pemerintah harus hadir menyelesaikan polemik ini dengan berpedoman pada kepentingan umum, serta kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. "Terutama menyangkut tata ruang dan lingkungan, termasuk menimbang resistensi yang luas dari masyarakat," ungkap Jazuli.

Dia mengatakan penetapan PSN seharusnya memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan, kesesuaian dengan RTRW, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), sehingga tidak bisa semena-mena apalagi melanggar aturan.

"Terlebih untuk proyek PIK 2 yang tidak masuk PSN mutlak harus taat pada aturan RTRW dan lingkungan. Dan jangan pula proyek swasta ini mendompleng atas nama PSN di depan masyarakat. Kita tidak mau PSN PIK 2 ini merugikan kepentingan masyarakat setempat dan mengorbankan ekosistem dan kelestarian lingkungan," kata Jazuli.

Dia mengatakan Fraksi PKS DPR RI akan mengangkat permasalahan ini di rapat komisi terkait, dan meminta pemerintah dan para pihak melakukan evaluasi menyeluruh. Jazuli menyatakan jangan sampai atas nama investasi, tetapi justru melanggar regulasi, merugikan rakyat, dan mengorbankan kelestarian lingkungan.

"Melihat permasalahan yang sangat kompleks, terjadi ketidaksesuaian dengan regulasi, dan resistensi yang meluas dari masyarakat, Fraksi PKS meminta agar PSN PIK 2 disetop untuk dievaluasi oleh pemerintah bersama pihak-pihak terkait," kata Jazuli.  (jp)